TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Ekonomi dan Keuangan Syariah Diperkuat

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Pemerintah berkomitmen mendukung, memfasilitasi, dan memperkuat ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Hal ini sesuai dengan masterplan ekonomi dan keuangan syariah 2019-2024, yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, makmur, dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia.

Pemerintah menyusun strategi agar pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah mendukung pertumbuhan dan pemulihan ekonomi nasional. “Industri halal menjadi salah satu bentuk yang sangat penting dalam pandemi. Ini karena industri halal terutama makanan dan minuman, farmasi, dan kosmetik merupakan backbone yang masih memiliki kegiatan cukup tinggi dalam kondisi pandemi,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara Economic Challenges Spesial Ramadhan, yang ditayangkan Metro TV belum lama ini.

Menkeu menyampaikan jika pengembangan infrastruktur dan klaster industri halal merupakan kontributor penting peningkatan industri halal. Saat ini Pemerintah telah membuka dua daerah industri halal yang menjadi piloting yaitu Modern Cikande Industrial Estate di Serang dan Safe n Lock Halal Industrial Park di Sidoarjo.

Dua daerah industri tersebut akan menghasilkan barang-barang halal tidak hanya untuk kebutuhan dalam negeri melainkan juga ekspor. “Permintaan ekspor barang-barang halal seperti makanan dan minuman itu sangat besar. Oleh karena itu kita perlu untuk mendukung langkah-langkah pembangunan industri dengan sistem jaminan produk halal yang baik, juga tata kelola dari ekspor produk halal,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Selain industri halal, Pemerintah juga memberikan dukungan ekonomi dan keuangan syariah melalui bantuan penempatan dana pada bank syariah serta berbagai instrumen fiskal lainnya. Dengan ekonomi dan keuangan syariah yang terus bertumbuh di tengah pandemi, dapat memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.