PajakOnline | Pemerintah berkolaborasi dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) resmi memulai rangkaian Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2025 dengan target nilai transaksi mencapai Rp33–35 triliun. Event diskon belanja online terbesar di Indonesia ini fokus pada produk lokal, dengan kontribusi yang ditargetkan mencapai 50–55 persen dari total penjualan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Harbolnas menjadi instrumen strategis untuk memperluas pasar UMKM sekaligus memperkuat posisi kelas menengah dalam struktur ekonomi nasional. Menurutnya, daya beli masyarakat yang kini banyak beralih ke platform digital harus dioptimalkan agar produk lokal benar-benar menjadi pilihan utama.
“Jadi ini perlu kita pertebal kegiatan-kegiatan yang mendorong kelas menengah, baik dari segi ekosistem, produsen, maupun pipeline, dalam hal ini pipeline-nya melalui e-commerce, maupun dengan konsumen. Jadi ini dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia,” kata Airlangga dalam acara Kick Off Road to Harbolnas 2025 di Graha Sawala, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Airlangga memaparkan, Harbolnas yang kini memasuki tahun ke-14 sejak pertama kali digelar pada 2012 terbukti memberi dampak besar. Pada 2024, total transaksi mencapai Rp31,2 triliun atau tumbuh 21,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Produk lokal mendominasi dengan nilai Rp16,1 triliun, setara 52 persen dari keseluruhan transaksi, sekaligus naik 31 persen dari 2023.
“Partisipasi pelaku UMKM juga meningkat signifikan, seiring dengan adanya kampanye Bangga Buatan Indonesia yang terintegrasi di berbagai platform e-commerce,” katanya.
Selain menjadi pendorong konsumsi domestik, Harbolnas juga diposisikan pemerintah sebagai strategi jangka panjang memperkuat fondasi ekonomi digital nasional. Airlangga menyebut, potensi Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Nilai Gross Merchandise Value (GMV) diproyeksikan menembus 360 miliar dolar AS pada 2030, menjadikan Indonesia pasar digital terbesar di Asia Tenggara.
Menurutnya, angka tersebut bahkan bisa berlipat ganda jika Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN (DEFA) segera diratifikasi. Pasalnya, salah satu kunci penguatan ekosistem digital regional adalah integrasi sistem pembayaran lintas negara.
Airlangga menegaskan, penggunaan QRIS kini tidak hanya lintas ASEAN, tetapi juga sudah diterima di Jepang.
“Intra-ASEAN trade yang paling baik tentu people-to-people dan consumer-to-consumer, termasuk sistem pembayaran. Dalam DEFA, salah satu low hanging fruit adalah digital payment yang saat sekarang QRIS sudah didorong oleh Bank Indonesia, bahkan sudah beyond ASEAN. Jepang pun sudah menerima QRIS,” ujar Airlangga.
