TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Harbolnas Ramadhan Tingkatkan Traffic Jasa Pengiriman

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) Mohamad Feriadi mengapresiasi langkah pemerintah yang akan menggelar program Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) Ramadhan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat dan membuka pasar UMKM lebih luas.

“Kami mengapresiasi kebijakan pemerintah yang memberikan insentif atau subsidi sehingga bebas ongkir dalam Harbolnas Ramadhan. Tentunya ini akan meningkatkan traffic dalam kegiatan jasa pengangkutan barang,” kata pria yang akrab disapa Feri ini.

Menurut Feri, seluruh anggota Asperindo siap menyambut Harbolnas Ramadhan dan memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pelanggan. “Sebab, mereka yang belanja online akan meningkat transaksinya di Harbolnas. Diharapkan seluruh anggota Asperindo menyiapkan SDM nya untuk memberikan layanan berkualitas dan terbaik,” kata Mohamad Feriadi yang juga Presiden Direktur JNE.

Feri menambahkan, upaya pemerintah ini sangat membantu pemulihan usaha di sektor industri jasa pengiriman barang yang juga terdampak pandemi. Industri jasa pengiriman ini termasuk sektor usaha yang banyak menyerap tenaga kerja. Dengan begitu turut mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Feri mengharapkan seluruh anggota Asperindo dapat beradaptasi, mengubah bisnis modelnya, inovatif, dan kreatif untuk bertahan, survive, selalu optimistis, dan terus maju di tengah pandemi ini.

“Di tengah pandemi seperti ini, b to b (business to business) yang melayani antar perusahaan banyak yang terdampak pandemi. Karena cukup banyak perusahaan yang mengurangi aktivitas bisnisnya saat pandemi. Namun, di sisi lain b to c (business to customers) yang melayani langsung ke pelanggan atau komunitas atau group meningkat, seiring aktivitas belanja online dari individu dan komunitas yang meningkat,” ungkap Feri.

Dalam pemberitaan media ini sebelumnya, Pemerintah akan memberikan subsidi ongkos kirim atau ongkir dalam Harbolnas Ramadhan yang rencananya berlangsung H-10 hingga H-6 Hari Raya Idul Fitri atau selama 5 hari jelang Lebaran.

Dalam Harbolnas Ramadhan ini platform e-commerce diberikan insentif biaya pengiriman untuk produk UMKM lokal. Diharapkan akan menjadi daya tarik warga masyarakat untuk berbelanja online di UMKM.

Dalam program Harbolnas Ramadhan ini, pemerintah akan menanggung biaya pengiriman barang yang dipesan masyarakat.

Ongkos kirim belanja di program ini akan ditanggung oleh pemerintah atau platform digital. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp500 miliar dalam bentuk subsidi ongkos kirim dan produk yang diutamakan adalah produk-produk dalam negeri.

Barang yang dibeli haruslah produk buatan dalam negeri. Artinya jika, pembelian produk dari luar negeri maka ongkos kirim tetap akan ditanggung pribadi bukan pemerintah.

Sehubungan dengan acara Harbolnas Ramadhan, pemerintah juga mendorong partisipasi PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meramaikan belanja online dengan THR yang mereka dapatkan. Pemerintah berencana dapat membayarkan THR tersebut H-10 sebelum Lebaran 2021.