PajakOnline.com—Kalangan ekonom mengingatkan Pemerintah agar menunda kenaikan harga BBM subsidi karena momentumnya kurang tepat dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira meminta pemerintah mencermati rencana untuk menaikkan harga bakan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yakni Pertalite dan Solar, karena akan berdampak langsung pada pemulihan ekonomi.
“Kenaikan harga BBM jenis subsidi terutama Pertalite tolong benar-benar dicermati baik-baik oleh pemerintah. Apa kondisi masyarakat miskin saat ini siap hadapi kenaikan harga BBM?” kata Bhima dalam keterangannya, dikutip hari ini.
Bhima mengatakan Indonesia baru saja mengalami inflasi bahan pangan atau volatile food yang hampir menyentuh level 11 persen secara tahunan per Juli 2022. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan Indonesia pada Juli 2022 sudah menembus angka 4,94 persen (yoy).
"Masyarakat kelas menengah rentan terdampak karena sebelumnya mereka mampu beli Pertamax, namun kini bermigrasi ke Pertalite karena harga Pertamax naik," katanya.
Jika harga Pertalite naik, Bhima memprediksi masyarakat kelas menengah akan akan mengorbankan belanja lain seperti yang tadinya bisa membeli baju, mau membeli rumah lewat KPR, hingga menyisihkan uang untuk usaha baru.
Menurutnya, sebagian besar anggaran belanja akhirnya tergerus karena membeli bensin. Bhima mengingatkan hal tersebut akan berimbas pada permintaan industri manufaktur yang berpotensi terpukul, serapan tenaga kerja terganggu hingga akhirnya pemulihan ekonomi tidak sesuai target pemerintah.
Bahkan jika inflasi menembus angka yang terlalu tinggi dan serapan tenaga kerja terganggu maka Indonesia berpotensi menyusul negara lain yang masuk fase stagflasi. Imbasnya, kata dia, bisa tiga sampai lima tahun recovery terganggu akibat daya beli turun tajam.
Oleh sebab itu, Bhima meminta pemerintah mencermati rencana kenaikan BBM bersubsidi. Apalagi, mengingat sepanjang Januari sampai Juli 2022 pun serapan subsidi energi baru Rp88,7 triliun sementara APBN sedang surplus Rp106,1 triliun atau 0,57 persen dari PDB. “Artinya pemerintah juga menikmati kenaikan harga minyak mentah untuk dorong penerimaan negara,” kata Bhima.
