PajakOnline.com—Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa lembaga keuangan dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun depan cukup baik.
“Berbagai lembaga dunia, baik itu OECD, IMF, World Bank, ADB (Asian Development Bank) itu memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kita antara 4,7 sampai 5,1 (persen) di tahun depan,” kata Menko Perekonomian dalam keterangan pers usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna.
Ia menjelaskan proyeksi tersebut didasarkan pada peningkatan penanganan risiko COVID-19 dan percepatan vaksinasi yang relatif baik, dukungan fungsi APBN fiskal sebagai shock absorber, harga-harga komoditas yang tinggi, dan sukses presidensi G20 yang meningkatkan kredibilitas Indonesia di pasar internasional.
“Kemudian yang kedua, tentu kita memperhatikan lingkungan geopolitik global, inflasi global, scarring effect terhadap inflasi, kemudian cuaca ekstrem, dan terkait dengan inflasi,” tambahnya.
Oleh sebab itu, Airlangga memperkirakan inflasi dapat terkendali di angka 5,34 sampai 5,5 persen sampai akhir tahun. Sebelumnya, inflasi Indonesia tercatat di angka 5,9 persen, 5,72 persen, dan terakhir 5,34 persen.
“Tentu ini yang harus kita perhatikan, dari segi outlook dunia global diperkirakan dari berbagai lembaga global tumbuhnya di 2,2 sampai 2,7 (persen). Jadi Indonesia tumbuhnya mendekati dua kali dari global karena tensi politik, inflasi, suku bunga global, stagflasi masih kelihatan,” imbuhnya.
Sementara itu, ia mengatakan bahwa stagflasi masih terjadi. Jika dilihat dari segi global, ungkapnya, sebanyak 90 negara sudah meningkatkan suku bunga dengan inflasi rata-rata mencapai 12 persen.
“Tentu kita lihat proyeksi kita, berbagai lembaga optimis di 2022. Demikian pula di 2023 yang range-nya antara 4,7 sampai dengan 5,25 (persen) dari berbagai banking dan juga lembaga dunia,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia memastikan bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia relatif baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian vaksinasi dosis satu sebesar 86,8 persen, dosis dua 74,3 persen, dosis tiga (booster) 28,62 persen, dan dosis empat sekitar 4 persen.
“Kemudian kita melihat seluruh kabupaten/kota ditetapkan dalam PPKM 1 dan mengingat situasi yang ada, Kementerian Kesehatan ,pakan melakukan serosurvei lagi. Dan tentunya dengan serosurvei, pemerintah akan mengambil langkah-langkah lanjutan,” pungkasnya.
