PajakOnline | Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 resmi menetapkan platform e‑commerce atau marketplace—termasuk Shopee, Tokopedia, Bukalapak, TikTok Shop, dan Lazada—bertindak sebagai pemungut dan penyetor PPh Pasal 22 sebesar 0,5 % dari nilai bruto transaksi yang dikelola.
Siapa yang dipungut?
Pedagang dalam negeri yang memperoleh penghasilan melalui marketplace. Ini mencakup individu dan badan usaha, baik penjual barang maupun penyedia jasa, yang menggunakan rekening escrow atau sistem pembayaran platform.
Besaran potongan ditetapkan 0,5 % dari nilai bruto transaksi—tidak termasuk PPN atau biaya lain.
Bukan pajak baru
Kebijakan ini bukanlah pengenaan pajak baru, melainkan penyederhanaan mekanisme pemungutan untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan fiskal. Pedagang online dimudahkan karena otomatis langsung dipotong pajaknya oleh marketplace.
Pengecualian dan Tata Cara
Pedagang dengan omzet ≤ Rp 500 juta/tahun— Tidak akan dipotong PPh 22 jika menyampaikan surat pernyataan omzet beserta NPWP atau NIK. Jika tidak, otomatis dipungut.
Pedagang besar (omzet > Rp 500 juta): Pemungutan berjalan otomatis, dan jumlah yang dipungut dapat dikreditkan ke SPT Tahunan—menarik tren bagi pengusaha skala menengah ke atas.
Marketplace wajib menyampaikan NPWP/NIK, nama merchant/penjual, dan alamat korespondensi ke DJP.
PMK ini diundangkan tanggal 14 Juli 2025. Penunjukan pemungut dilakukan secara bertahap; setelah ditunjuk, eksekusi pajak oleh marketplace akan berlaku pada bulan berikutnya.
Ketua Tax Payer Community Abdul Koni mengatakan, para pedagang atau penjual online dengan omzet di bawah Rp500 juta tidak dipotong PPh. Namun mereka harus segera melengkapi NPWP/NIK dan surat pernyataan omzet ke marketplace untuk mencegah pemungutan pajak secara otomatis. Untuk penjual skala besar atau lebih dari > Rp 500 juta pastikan datanya lengkap, dan manfaatkan pemungutan sebagai kredit pajak saat pelaporan SPT.
Menurut Koni, edukasi merchant (pedagang/penjual online) menjadi kelancaran transisi pemungutan pajak penghasilan yang dilakukan oleh marketplace.
“Dampak kebijakan ini memberikan keadilan fiskal, menyamakan beban pajak antar pelaku ekonomi digital dan tradisional. Selain itu, pemungutan otomatis mengurangi celah pajak (shadow economy) digital. Pedagang online tidak lagi harus menyetorkan sendiri pajaknya. Marketplace jadi titik control,” kata Koni, mantan pemeriksa Direktorat Jenderal Pajak.
Koni mengatakan PMK 37/2025 menandai era baru bagi pajak e‑commerce di Indonesia—memindahkan beban administratif dari penjual ke marketplace. “Efektif meningkatkan transparansi pendapatan negara sekaligus meringankan beban UMKM yang patuh sebagai pembayar pajak,” pungkas Koni.
Baca Juga:
Pemerintah Tunjuk Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan
