PajakOnline.com—Pemajakan jasa agen asuransi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.03/2022 tentang PPN Atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan Jasa Pialang Reasuransi. Dalam Pasal 1 angka 28 UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dapat dikatakan agen asuransi adalah pihak yang mewakili perusahaan asuransi untuk memasarkan produk asuransinya.
Dalam Pasal 2 ayat (2) PMK 67/2022 disebutkan jasa agen asuransi merupakan kegiatan pelayanan oleh agen asuransi dalam rangka mewakili perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.
Selanjutnya, sebelum adanya UU HPP, jasa asuransi masuk ke dalam jenis jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Pada UU HPP, jasa asuransi kemudian dihapus dari jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN dan menjadi jasa yang diberikan fasilitas PPN dibebaskan.
Namun, dalam UU HPP maupun sebelum berlakunya UU HPP, terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai jasa agen asuransi. Adapun jasa agen asuransi bukan termasuk ke dalam jasa asuransi, melainkan jasa penunjang asuransi. Yang akhirnya, dikenai PPN.
Pada 1989, Dirjen Pajak pernah menerbitkan surat penegasan terkait perlakuan PPN atas komisi yang diterima oleh agen asuransi. Surat tersebut dimuat dalam Surat Dirjen Pajak No. S- 13/PJ.32/1989 (Surat Dirjen Pajak S-13/1989). Dalam surat tersebut, jasa agen asuransi bukan termasuk jasa asuransi meskipun perusahaan agen asuransi bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi. Jasa agen asuransi termasuk dalam pengertian jasa keagenan atau jasa perdagangan. Artinya, jasa agen asuransi oleh perusahaan agen asuransi terutang PPN.
Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a PMK 67/2022, PPN terutang atas penyerahan jasa agen asuransi oleh agen asuransi kepada perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah. Untuk itu, PPN terutang dipungut dan disetor oleh perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dihitung dengan besaran tertentu.
Besaran tertentu tersebut sebesar 10% dari tarif PPN 11%, kemudian dikali dengan komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan kepada agen asuransi. Dengan kata lain tarif, efektifnya sebesar 1,1%.
Agen asuransi yang memiliki NPWP akan dianggap telah ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Berikutnya, agen asuransi harus membuat faktur pajak berupa bukti pembayaran komisi dari perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah kepada agen asuransi.(Kelly Pabelasary)
