PajakOnline | Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan pedoman pertukaran informasi lintas negara untuk kepentingan perpajakan melalui penerbitan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2025.
Aturan ini menjadi pedoman teknis terbaru dalam pelaksanaan pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional, menggantikan dan menyempurnakan ketentuan sebelumnya.
Peraturan ini dirilis sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2017 (PMK 39/2017), yang mengatur tata cara pertukaran informasi perpajakan.
Dalam penjelasannya, DJP menyatakan bahwa pertukaran informasi diperlukan untuk meningkatkan transparansi keuangan global dan mendukung upaya pencegahan penghindaran serta pengelakan pajak.
“Pertukaran Informasi adalah pertukaran Informasi untuk kepentingan perpajakan, yang dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang berdasarkan Perjanjian Internasional,” demikian tertulis dalam Pasal 1 angka 4 PER-10/PJ/2025.
Aturan terbaru ini juga menegaskan kalau tujuan dari pertukaran ini antara lain adalah untuk mencegah penghindaran pajak, mencegah pengelakan pajak, mencegah penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), serta mendapatkan informasi terkait pemenuhan kewajiban perpajakan Wajiib Pajak.
Melalui peraturan baru ini, DJP juga ingin mengingatkan Wajiib Pajak kalau terdapat tiga skema utama pertukaran informasi yang dijalankan.
Pertama, Pertukaran Informasi berdasarkan Permintaan (Exchange of Information on Request/EOIR), yakni dilakukan atas permintaan resmi dari otoritas pajak negara mitra atau sebaliknya.
Kedua, Pertukaran Informasi secara Spontan (Spontaneous Exchange of Information/SEI). Dalam jenis pertukaran ini informasi disampaikan secara proaktif tanpa permintaan sebelumnya.
Ketiga, Pertukaran Informasi secara Otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI). AEOI dilakukan secara berkala dan sistematis, khususnya terkait informasi keuangan.
“Pertukaran Informasi dapat bersifat resiprokal dan dilakukan dalam bentuk Pertukaran Informasi berdasarkan Permintaan, secara Spontan, dan secara Otomatis,” kutipan Pasal 3 ayat (2).
Adapun informasi yang dapat dipertukarkan cukup luas cakupannya. Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa informasi tersebut meliputi informasi identitas dan kepemilikan, informasi akuntansi, informasi perbankan, informasi perpajakan, dan/atau informasi lainnya.
Jika informasi yang diminta tidak tersedia di basis data DJP, maka pencarian dilakukan melalui permintaan langsung kepada Wajiib Pajak, lembaga keuangan, atau melalui pemeriksaan.
DJP juga menegaskan pentingnya menjaga kerahasiaan data yang dipertukarkan. “Dokumen dan/atau data Pertukaran Informasi… bersifat rahasia dan wajib dijaga kerahasiaannya sesuai peraturan perundang-undangan dan Perjanjian Internasional,” demikian bunyi Pasal 3 ayat (7).
Peraturan ini juga mengatur mekanisme pendukung pertukaran informasi seperti pertemuan antarotoritas (competent authority meetings), pemeriksaan pajak luar negeri (tax examinations abroad), dan pemeriksaan pajak simultan (simultaneous tax examinations) sebagai bentuk kerja sama aktif dengan otoritas pajak negara mitra.
Unit-unit di lingkungan DJP, termasuk Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), diwajibkan menggunakan sistem yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP dalam setiap proses pertukaran informasi.
“Informasi yang dipertukarkan antara Pejabat yang Berwenang digunakan sebagai basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Internasional,” dalam kutipan Pasal 3 ayat (5).
