PajakOnline.com—Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memberikan penjelasan, saat ini sangat berbeda dengan tahun 1998 atau 2008 karena sekarang yang terjadi memang adalah kepanikan seluruh pasar keuangan global, termasuk juga pemilik-pemilik modal di seluruh dunia.
“Karena begitu cepatnya merebaknya virus Corona ke Amerika Serikat ke berbagai negara di Eropa di Inggris dengan eskalasi yang sangat cepat, sehingga dalam kondisi memang investor dan pelaku pasar keuangan global melepas semua aset-asetnya yang mereka miliki saham, obligasi, emas dan mereka menjualnya dalam cash dalam bentuk dolar,” ujar Gubernur BI saat menyampaikan keterangan pers melalui daring, belum lama ini.
Di seluruh dunia, menurut Gubernur BI, terjadi keketatan dolar di pasar keuangan global dan dalam konteks itu memang Indonesia juga terkena, namun tidak sendiri, seluruh negara mengalami yang sama.
Soal terjadi capital flow, menurut Gubernur BI, dari perhitungan sampai data per 19 Maret 2020, tahun ini terjadi capital outflow jumlahnya adalah 105,1 triliun secara netto. Terdiri dari SBN yang dilepas asing secara netto Rp92,8 triliun, sementara untuk saham adalah Rp8,3 triliun.
“Memang sebagian besar capital outflow itu terjadi pada bulan-bulan Maret seiring dengan eskalasi yang sangat cepat penyebaran virus di negara-negara maju tadi. Itu yang terjadi sehingga ini yang dihadapi oleh seluruh dunia ada pelepasan aset keuangan kemudian mereka mengkorporasinya dolar,” ujar Perry.
BI, menurut Perry, mengambil langkah stabilisasi yang terus kami lakukan adalah menyediakan supply dari dolar yang terus kami lakukan dengan intervensi baik secara tunai atau spot maupun juga secara forward melalui domestic non delivery forward. “Ini untuk menjaga mekanisme pasar secara berjalan dan juga agar tidak terjadi kepanikan di pasar dan juga memberikan confident di pasar,” ujarnya.
Cadangan devisa, menurut Perry, lebih dari cukup karena ada akhir Februari lalu cadangan devisa adalah Rp130,4 miliar dolar AS berkoordinasi dengan pemerintah dengan Bu Menteri Keuangan dengan Kementerian BUMN.
