TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Presiden Jokowi: Hilirisasi Langkah Penting Menuju Indonesia Maju 2045

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan, hilirisasi industri menjadi salah satu langkah penting bagi Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045.

Hal tersebut disampaikan Presiden pada Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) masa bakti tahun 2023-2028, di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta, kemarin.

“Kalau itu bisa kita lakukan, kemudian hilirisasi ini berhasil untuk semua mineral, perkebunan, pertanian, perikanan, semuanya bisa dihilirisasi. Kalau hitung-hitungannya World Bank, McKinsey, IMF, OECD, itu di 2040 sampai 2045, saya yakin ini bisa agak maju,” kata Presiden.

Presiden mengatakan, hilirisasi telah menciptakan sejumlah dampak positif bagi perekonomian Indonesia, di antaranya membuka kesempatan kerja secara signifikan.

“Di Sulteng, sebelum hilirisasi, hanya 1.800 tenaga kerja yang terangkut di dalam pengolahan nikel. Setelah hilirisasi, menjadi 71.500 tenaga kerja yang bisa bekerja karena adanya hilirisasi nikel di Sulteng,” ujar Presiden.

Selain itu, hilirisasi juga memberikan kontribusi besar pada pendapatan negara. Dulu pada tahun 2014 sampai 2015, menurut Presiden pemerintah menghasilkan kurang lebih Rp31 triliun dari ekspor bahan mentah.

“Setelah hilirisasi, menjadi Rp510 triliun. Kembali lagi, dari USD2,1 billion melompat menjadi USD33,8 billion. Jadi, melompatnya berapa kali? Ini baru beberapa turunan saja,” lanjutnya.

Selain itu, Presiden menuturkan bahwa hilirisasi juga memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut kemudian akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional.

“Di Maluku Utara [pertumbuhan ekonomi daerah] sebelumnya rata-rata 5,7 persen, setelah hilirisasi 23 persen. Kalau semua provinsi growth-nya seperti itu, Bapak-Ibu bisa bayangkan agregat dari semuanya menjadi pertumbuhan ekonomi nasional kita akan berapa,” tambahnya.

Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa program hilirisasi ini tidak berhenti hanya pada industri mineral saja, tetapi juga pada sektor lainnya. Untuk itu, Presiden mengajak para pengusaha untuk turut mendukung program hilirisasi tersebut.

“Kita harus mulai, Apindo harus mulai berpikir ke sana. Semua produk yang masih dikirim mentahan harus mulai [dikirim barang setengah jadi atau barang jadi]. Bank juga harus berpikir mau membiayai hilirisasi di bidang-bidang yang tadi saya sebutkan,” pungkas Presiden Jokowi.