TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Presiden Jokowi: Pembiayaan UMKM Harus Dipermudah

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta perbankan untuk mempermudah pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat terus dipermudah. Hal ini disampaikan Presiden saat membuka UMKM Expo(rt) Brilianpreneur, di Jakarta Hall Convention Center, Kamis (7/12/2023).

“Yang selalu saya dorong yang berkaitan dengan pembiayaan. Pembiayaan UMKM ini harus dipermudah, karena kalau kita lihat penyaluran kredit perbankan ke UMKM ini baru 21 persen dari total kredit yang ada. Dan yang paling gede memang di BRI,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, penyaluran kredit bagi UMKM di Indonesia masih lebih kecil jika dibandingkan negara lain, seperti Tiongkok yang mencapai 65 persen, Jepang 65 persen, dan India 50 persen. Oleh karena itu, Presiden pun meminta jajaran terkait dapat memperbaiki peraturan untuk mendukung kemudahan tersebut.

“Menteri BUMN, mungkin juga nanti dengan BI dan OJK, ini regulasinya yang harus diperbaiki. Karena tidak semua UMKM kita itu memiliki aset agunan, memiliki kolateral, sehingga prospek itu juga harus dilihat. Jangan hanya melihat agunannya mana, agunannya mana, dilihat juga dong prospeknya. Enggak punya agunan tapi prospeknya bagus mestinya juga bisa diberikan kredit,” katanya.

Kepala Negara pun menyampaikan apresiasi kepada para pelaku dan mitra UMKM yang telah menjadi penopang ekonomi nasional sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

“Kita tahu PDB ekonomi kita 61 persen didukung oleh UMKM, usaha-usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah. Dan 97 persen yang berkaitan dengan tenaga kerja, itu juga penyerapannya oleh usaha-usaha UMKM. Ini yang penting,” katanya.

Jokowi juga menekankan pentingnya UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem digital sehingga dapat menguasai baik pasar lokal maupun pasar ekspor dan pasar global.

“Kalau kita lihat memang masih belum besar ekspor produk UMKM baru 15,7 persen, 15,7 persen UMKM kita yang masuk ke pasar ekspor, masih di bawah Singapura itu 41 persen, Thailand itu 29 persen, ini yang menjadi pekerjaan besar kita,” tegasnya.

Jokowi juga meminta agar UMKM dapat selalu mengikuti selera permintaan pasar dan menyesuaikan dengan tren yang ada.

“Dilihat demand-nya, melihat juga tren pasar, melihat selera pasar itu seperti apa. Urusan warna, urusan desain, urusan packaging, selalu harus diperbaiki. Setiap tahun harus selalu diperbaiki agar produk-produk kita tetap up to date dan mampu memenuhi selera pasar yang ada,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, Kepala Negara juga mengapresiasi pameran UMKM yang diselenggarakan oleh BRI sejak 2019 ini, yang mempertemukan para pelaku UMKM dengan mitranya. Ia berharap, ke depannya, pameran ini dapat diselenggarakan dengan lebih besar lagi..

“Saya sangat menghargai, mengapresiasi Brilianpreneur ini yang saya lihat tadi di depan produk-produk yang ditampilkan betul-betul dikurasi sangat baik, kemasan juga saya lihat bagus-bagus, branding-nya juga bagus-bagus, dan yang paling penting memang bagaimana mempertemukan dengan buyers, dengan para pelaku UMKM,” katanya.