PajakOnline.com—Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau pembangunan infrastruktur kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (25/10/2022). Presiden menyampaikan bahwa sejumlah progres infrastruktur seperti pembangunan bendungan, pengembangan lahan, serta akses jalan berjalan dengan baik.
“Land development untuk kementerian, untuk gedung wakil presiden, untuk gedung presiden, semuanya sudah saya lihat dalam proses persiapan-persiapan. Pembangunan infrastruktur jalan juga sudah dimulai, utamanya yang jalan tol dari IKN ke Balikpapan. Saya kira ini progres yang baik,” ucap Presiden dalam keterangannya di Bendungan Sepaku Semoi.
Presiden menuturkan bahwa progres secara keseluruhan dapat terlihat pada bulan Januari mendatang. Presiden mengatakan bahwa progres pusat perekonomian baru juga akan terlihat, sehingga diharapkan pembangunan wilayah IKN dapat terus berjalan dengan baik.
“Nanti bisa kita lihat di bulan Januari insyaallah kalau bukan hanya gedung-gedungnya pemerintah, tetapi private sector (sektor swasta), investor, PPP (public private partnership) sudah pada masuk dan mulai. Ini yang nanti akan menggeliatkan IKN betul-betul sebagai pusat perekonomian baru dan kita harapkan ini terus bergerak,” tutur Kepala Negara.
Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke IKN melewati jalur laut yang akan menjadi wilayah transportasi logistik ke IKN. Presiden menyebut bahwa pelabuhan di wilayah tersebut nantinya juga akan dikembangkan untuk transportasi publik.
“Sementara kita pakai dulu untuk logistik dan nantinya menurut saya di pelabuhan yang sekarang ada ini, ini kan pelabuhan lama, ini akan dikembangkan juga untuk penumpang dan logistik,” tuturnya.
Melihat berbagai progres tersebut, Presiden pun optimistis upacara peringatan HUT RI pada 17 Agustus 2024 mendatang dapat digelar di IKN.
“Ya kalau kerjanya seperti ini saya kira insyaallah bisa, harus optimistis,” ujar Presiden.
Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono.
