TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Presiden Jokowi: Perlu Pemikiran Abu Nawas Hadapi Krisis

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membuka secara resmi Sarasehan 100 Ekonom Indonesia Tahun 2022, Rabu (7/9/2022), di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan. Forum yang dihadiri sebanyak 100 ekonom dengan berbagai latar belakang profesi ini mengangkat tema ‘Normalisasi Kebijakan Menuju Pemulihan Ekonomi Indonesia’.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan kepada para ekonom untuk meninggalkan cara-cara lama dalam menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian, berubah begitu cepat, serta dihadapkan pada berbagai krisis saat ini.

“Saya juga titip pada para ekonom, jangan menggunakan pakem-pakem yang ada, jangan menggunakan sesuatu yang standar, karena ini keadaannya tidak normal, sangat tidak normal. Dibutuhkan pemikiran yang ‘Abu Nawas’, yang kancil-kancil gitu, agak melompat-lompat, tapi memang, memang harus seperti itu,” ujar Presiden.

Selain itu, Presiden juga menekankan bahwa dalam bekerja di tengah situasi yang sangat tidak normal seperti sekarang dibutuhkan kerja yang sangat detail bukan hanya pada level makro.

“Bekerja sekarang pun tidak bisa makro saja, enggak bisa. Ditambah mikro pun mungkin masih juga belum dapat. Sehingga makro iya, mikro iya, detail, fokus,” ujarnya.

Presiden mengungkapkan, perubahan yang bergitu cepat saat ini diawali dengan pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Presiden pun bersyukur bahwa Indonesia tidak mengambil kebijakan lockdown yang dinilai akan membuat perekonomian nasional terkontraksi lebih dalam.

“Saat itu saya semadi, saya endapkan betul, apa benar kita harus melakukan itu. Dan jawabannya, saat itu saya jawab tidak usah lockdown, dan ternyata betul. Saya enggak bisa membayangkan kalau saat itu kita lockdown. Mungkin kita bisa masuk ke minus lebih dari 17 persen,” ujarnya.

Adanya pandemi, lanjut Presiden, mengajarkan bangsa Indonesia akan pentingnya konsolidasi semua komponen untuk mengatasi berbagai persoalan.

“Dari pandemi kita juga belajar banyak mengenai bagaimana menghadapi guncangan-guncangan. Belajar sangat banyak, bagaimana mengonsolidasi negara ini agar bisa bersama-sama dari semua, dari pusat, kemudian provinsi, daerah sampai ke tingkat RT, dari yang namanya ormas bergabung dengan TNI, dengan Polri, masyarakat semuanya bergerak bersama-sama,” ujarnya.

Presiden menilai, konsolidasi seperti itu harus dilanjutkan untuk menghadapi pascapandemi serta ancaman krisis yang melanda dunia.

“Konsolidasi seperti itulah yang harus kita teruskan dalam menghadapi pascapandemi karena perang, karena adanya krisis energi, karena adanya krisis pangan, adanya krisis finansial. Yang paling penting kita bisa mengonsolidasi dari atas sampai ke bawah,” ujarnya.

Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta bahu-membahu bersama pemerintah untuk menuju Indonesia maju.

“Yang paling penting menurut saya jaga persatuan, jaga kesatuan kita, bahu-membahu untuk negara ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad dalam sambutannya juga mendukung adanya kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, media, hingga kalangan akademisi untuk menjadi bagian dari upaya normalisasi perekonomian nasional.

“Perlu aksi-aksi nyata dalam proses normalisasi dengan melihat tantangan dan peluang yang saat ini terjadi,” ucap Tauhid.

Ia pun berharap kehadiran 100 ekonom dalam sarasehan ini dapat menjadi salah satu upaya untuk merumuskan rekomendasi beragam pilihan kebijakan terbaik agar ekonomi Indonesia dapat kembali pulih dan bangkit pascapandemi.

“Diharapkan dengan Sarasehan 100 Ekonom menghasilkan pokok-pokok pikiran yang menjawab upaya bangsa ini kembali pulih dan masyarakat lebih sejahtera,” tutur Tauhid.

Turut hadir dalam acara tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, CEO CT Corp Chairul Tanjung, dan Senior Ekonom INDEF Didik J Rachbini.