Denpasar, PajakOnline – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP Bali) hingga Februari 2026 berhasil menghimpun penerimaan pajak sejumlah Rp2,25 triliun,setara dengan 9,26% dari target yang telah ditetapkanuntuk Tahun 2026 sebesar Rp24,31 triliun.
Dibandingkan dengan penerimaan pada periode yang sama di tahun 2025 yaitu sebesar Rp1,98 triliun, terdapat peningkatan sejumlah Rp269,67 miliar atau menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 13,60%. Hal tersebut disampaikan Darmawan, Kepala Kanwil (Kakanwil) DJP Bali dalam kegiatan Media Briefing APBN Kita Regional Bali yang diselenggarakan secara hybrid yang diikuti PajakOnline.
“Sebanyak Rp2,25 triliun uang pajak telah dibayarkan oleh wajib pajak di Provinsi Bali. Penerimaan pajak tersebut diadministrasikan oleh 1 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya dan 7 KPP Pratama, yaitu :
1. KPP Madya Denpasar dengan realisasi sejumlah Rp1.082,06 miliar dari target Rp11.245,75 miliar;
2. KPP Pratama Denpasar Timur, realisasi Rp179,65 miliar dari target Rp2.031,02 miliar;
3. KPP Pratama Denpasar Barat, realisasi Rp166,63 miliar dari target Rp2.072,39 miliar;
4. KPP Pratama Badung Selatan, realisasi Rp246,41 miliar dari target Rp2.612,16 miliar;
5. KPP Pratama Badung Utara, realisasi Rp239,54 miliar dari target Rp2.827,29 miliar;
6. KPP Pratama Gianyar, realisasi Rp218,94 miliar dari target Rp2.018,03 miliar;
7. KPP Pratama Tabanan, realisasi Rp64,76 miliar dari target Rp800,31 miliar; dan
8. KPP Pratama Singaraja, realisasi Rp54,41 miliar dari target Rp706,78 miliar.”
Apabila dilihat dari per jenis pajak, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Badan memiliki kontribusi sebesar Rp510,27 miliar, PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi berkontribusi sebesar 57,53 miliar, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berkontribusi sebesar Rp802,76 miliar, dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) berkontribusi sebesar Rp0,01 miliar.
“Hampir semua jenis pajak mengalami pertumbuhan positif hingga Februari 2026. PPh tumbuh positif mencerminkan kompensasi gaji atau upah karyawan masih terjaga dengan baik, dan pembayaran angsuran PPh Wajib Pajak Badan berjalan dengan optimal. Pada jenis pajak PPN Dalam Negeri (DN) tercatat pertumbuhan yang positif akibat peningkatan realisasi belanja pemerintah pada sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib. Selain itu, jenis pajak lainnya juga mencatatkan kinerja positif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang baik,” ujar Darmawan.
Ia juga menyampaikan bahwa penerimaan pajak Bali mengalami pertumbuhan positif karena didorong oleh beberapa sektor usaha dengan realisasi dan kontribusi terhadap total penerimaan pajak yaitu:
1. Perdagangan: Rp383,45 miliar (17,02%);
2. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum: Rp358,33 miliar (15,91%);
3. Aktivitas Keuangan dan Asuransi: Rp300,46 miliar (13,34%);
4. Real Estat:Rp182,86 miliar (8,12%);
5. Industri Pengolahan: Rp178,18 miliar (7,91%);
6. Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib: Rp147,70 miliar (6,56%);
7. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis: Rp126,45 miliar (5,61%); dan
8. Informasi & Komunikasi: Rp75,66 miliar (3,36%).
“Jika ditinjau per sektor, pertumbuhan realisasi penerimaan pajak tertinggi dicapai oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, yakni sebesar 31,09% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Angka ini merepresentasikan tumbuhnya sektor pariwisata sebagai pilar utama ekonomi Bali, sekaligus mencerminkan kondisi pariwisata yang kian positif berkat tren peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara hingga Februari 2026,” jelasnya.
Dari sisi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025, berdasarkan monitoring data SPT Tahunan yang masuk hingga Februari 2026 adalah sejumlah 156.037 SPT, terdiri dari 2.575 SPT Wajib Pajak Badan, dan 153.476 SPT Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP).
“Bagi WP OP, batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 dan pembayaran PPh Pasal 29 Tahun Pajak 2025 adalah 31 Maret 2026. Namun apabila WP OP melakukan:
a. penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2025;
b. pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun Pajak 2025; dan/atau
c. pelunasan atas kekurangan pembayaran dan/atau penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 29 atas SPT PPh Tahun Pajak 2025,
setelah 31 Maret 2026 sampai dengan 30 April 2026, diberikan penghapusan sanksi administratif berupa denda atau bunga,” ungkap Darmawan.
Kakanwil DJP Bali menambahkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak memberikan fasilitas tambahan kepada wajib pajak dengan menerbitkan Coretax Form yang dapat diunduh melalui laman coretaxdjp.pajak.go.id. Pengisian SPT Tahunan melalui Coretax Form dapat dilakukan secara offline untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang mengalami kendala akses internet.
“Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh wajib pajak di Bali atas kontribusinya kepada negara sehingga Kanwil DJP Bali berhasil menghimpun penerimaan pajak sebesar 2,25 triliun. Partisipasi aktif para wajib pajak memegang peran penting dalam mendukung realisasi penerimaan yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Saya dan seluruh jajaran berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tutup Darmawan.
