TRENDING
Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek SyaratnyaPenerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek Syaratnya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

UMKM Bangkit Bersama Pajak di Era Pandemi

· ·

UMKM Bangkit Bersama Pajak di Era Pandemi

PajakOnline.com—Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan insentif pajak kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berupa pembebasan pembayaran pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,5% atau(DTP/Ditanggung Pemerintah) hingga bulan Desember 2020, sesuai PMK Nomor 86 Tahun 2020. Insentif pajak ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh UMKM.

Baca Juga: Baca Juga: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama menjelaskan, insentif ini memang untuk semua UMKM, baik yang terdampak pandemi Covid-19 maupun yang tidak terdampak.

"Untuk UMKM yang tidak terkena dampak, juga bisa memanfaatkan insentif ini. Cukup membuat laporan ke DJP dan tetap bisa mendapatkan insentif,” kata Yoga dalam webinar UMKM Bangkit bersama Pajak di Era Pandemi.

Hestu menambahkan, Khusus untuk UMKM yang tidak terlalu terkena dampak dari pandemi, PPh yang seharusnya dibayar tiap bulan itu bisa digunakan untuk biaya operasional seperti membayar gaji atau untuk disimpan sebagai modal untuk bisa bertahan di masa pandemi ini.

“Oleh karena itu, kami berharap semakin banyak UMKM yang memanfaatkan insentif ini. Sosialisasi sudah kita lakukan termasuk mengirim surat elektronik kepada 2,3 juta UMKM yang sudah membayar pajak. Namun, hingga kini baru sekitar 200 ribu UMKM yang sudah memanfaatkan insentif pajak di masa pandemi,” kata Yoga.

Yoga mengungkapkan, skema pajak untuk UMKM sudah dibuat dengan mudah. Ini berlaku untuk UMKM dengan omzet Rp4,8 miliar per tahun atau Rp400 juta per bulan ke bawah.

Sementara itu, pengamat perpajakan dari PajakOnline Consulting Group, Abdul Koni mengatakan, perpanjangan masa pemberian insentif pajak bagi wajib pajak terdampak pandemi Covid-19 dari Pemerintah hingga bulan Desember 2020 ini patut untuk kita apresiasi bersama.

“Ini memberikan breathing room (ruang bernapas) bagi wajib pajak terutama para pelaku usaha UMKM yang sedang berjuang untuk memulihkan usahanya di tengah pandemi Covid-19. Ini juga menunjukkan Pemerintah sudah hadir untuk membantu rakyatnya. Ekonomi Indonesia adalah Ekonomi UMKM,” kata Koni, Managing Director PajakOnline Consulting Group.

Baca Juga: Ini Rincian Perluasan Insentif Pajak untuk Dunia Usaha

Koni mengatakan, para wajib pajak yang belum mendapatkan insentif dapat memanfaatkan fasilitas stimulus fiskal Pemerintah dalam bentuk insentif pajak ini.

DJP telah memberikan kemudahan prosedur untuk memperoleh insentif pajak ini, sehingga diharapkan lebih banyak pelaku usaha UMKM yang memanfaatkannya. Dengan begitu, dapat mengakselerasi percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Berita lainnya di Headlines