TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Apa Itu Kredit Pajak Luar Negeri?

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Di Indonesia, seluruh pendapatan yang diperoleh atau diterima oleh Wajib Pajak dari kredit pajak dalam negeri maupun dari luar negeri dikenai Wajib Pajak terutang dalam Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPh 24) yang sudah dibahas dalam artikel sebelumnya.

Ini disebut juga sebagai Worldwide Income. Untuk menghindari pengenaan pajak berganda dan memberikan perlakuan pemajakan yang sama maka atas penghasilan yang dibayar atau terutang dari penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri dapat dikreditkan dengan pajak yang terutang pada tahun yang sama.

Dalam hal ini, jumlah kredit pajak luar negeri tidak boleh melebihi jumlah pajak terutang. Penghitungan kredit pajak ialah dengan cara mengambil jumlah terendah antara:

1. Jumlah pajak terutang atau yang dibayar di luar negeri.
2. Jumlah pajak terutang dari seluruh pendapatan kena pajak termasuk luar negeri dan dalam negeri dengan catatan pendapatan luar negeri lebih besar dari pada pendapatan kena pajak.
3. Jumlah pajak maksimal yang dikreditkan dimana pajak dihitung dari pendapatan luar negeri dibagi dengan pendapatan kena pajak (pendapatan luar negeri+pendapatan dalam negeri) dikali pajak terutang.

Kredit pajak luar negeri (PPh Pasal 24) dapat berlaku jika Anda adalah seorang pengusaha yang memiliki berbagai usaha di luar negeri dan penghasilan yang Anda peroleh dapat berasal dari beberapa sumber usaha di luar negeri seperti pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan usaha lain.

Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua pajak terutang di luar negeri dapat Wajib Pajak kreditkan di Indonesia. Pada dasarnya, Wajib Pajak dalam negeri terutang atas seluruh penghasilan yang diterimanya termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri sebab sistem perpajakan di Indonesia yang saat ini menganut sistem Worldwide Income. (Atania Salsabila)