TRENDING
Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek SyaratnyaPenerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek Syaratnya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak

· ·

Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak

PajakOnline.com—Aturan tentang ekstensifikasi pajak ada pada Perdirjen Pajak No. PER-35/PJ/2013 dan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-51/PJ/2013.

Mengacu ketentuan tersebut, ekstensifikasi adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh dirjen pajak terhadap wajib pajak yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP mengikuti dengan ketentuan perpajakan.

Sasaran dari aktivitas ekstensifikasi ini bagi wajib pajak yang sudah terpenuhi syarat subjektif dan objektif nya sesuai dengan Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan (PPh) mencakup wajib pajak orang pribadi, badan, warisan belum terbagi, serta bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak.

Ekstensifikasi itu sendiri dilaksanakan dengan tiga tahap, di antaranya tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.

Pada tahap perencanaan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menyusun daftar sasaran ekstensifikasi (DSE).

SE-14/PJ/2019 mengartikan DSE menjadi daftar wajib pajak yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif namun belum mendaftarkan diri. DSE tersusun mengikuti data atau informasi mengenai wajib pajak yang memenuhi syarat, namun belum terdaftar.

Saat menyusun DSE, menentukan, mengumpulkan, dan mengolah data atau informasi yang ada perlu dilakukan terlebih dahulu. Data dan informasi itu asalnya dari eksternal, internal, dan/atau hasil pengumpulan dan pengolahan data lapangan sesuai dengan Pasal 2 PER-01/PJ/2019.

Berita lainnya di Headlines