TRENDING
PPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Kanwil DJP Aceh Jadi yang Pertama Capai Target Pajak 2026, Enam KPP Capai 100 PersenPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jateng I Tembus Rp32,02 Triliun, Tumbuh 24,23 PersenDJP Kejar Target Pajak, Penagihan dan Pengawasan DiperketatPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Kanwil DJP Aceh Jadi yang Pertama Capai Target Pajak 2026, Enam KPP Capai 100 PersenPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jateng I Tembus Rp32,02 Triliun, Tumbuh 24,23 PersenDJP Kejar Target Pajak, Penagihan dan Pengawasan DiperketatPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi Peminat
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Realisasi Penerimaan Pajak per Oktober 2025 Baru Capai 70,2% dari Target

· ·

Realisasi Penerimaan Pajak per Oktober 2025 Baru Capai 70,2% dari Target

PajakOnline | Hingga akhir Oktober 2025, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak neto sebesar sekitar Rp1.459,03 triliun, yang setara 70,2% dari outlook penerimaan pajak tahun ini.

Nominal tersebut disampaikan Suahasil Nazara, Wamenkeu, dalam konferensi pers “APBN Kita (Kinerja dan Fakta)" edisi November 2025. Kontribusi dari PPh Badan tercatat sebesar Rp 237,56 triliun — turun 9,6% secara tahunan.
PPh Orang Pribadi dan PPh 21 mencapai Rp 191,66 triliun — turun 12,8% dibanding periode sama tahun lalu.

PPh Final, PPh 22, dan PPh 26 bersama jenis pajak lain mencatat Rp275,57 triliun, sedikit melemah 0,1% yoy. PPN dan PPnBM merosot, perolehan Rp556,61 triliun, turun 10,3% dibanding periode sama 2024.

Sebaliknya, kategori “pajak lainnya” — termasuk deposit dan penyesuaian administratif — tercatat tumbuh, mencapai Rp197,61 triliun. Kendati secara bruto penerimaan bersih terkontraksi dibanding tahun lalu, aspek yang paling membebani adalah lonjakan restitusi pajak dan penurunan realisasi dari sebagian besar jenis pajak, termasuk PPh dan PPN/PPnBM.

Menurut laporan, jika tidak memperhitungkan restitusi  alias melihat penerimaan bruto setoran pajak akan jauh lebih tinggi. Namun neto tetap menunjukkan tekanan.

Capaian 70,2% menunjukkan bahwa masih tersisa lebih dari Rp600 triliun untuk dikejar dalam dua bulan tersisa agar mencapai target outlook APBN 2025. Hal itu menjadi tantangan besar bagi otoritas pajak.

Penurunan di banyak jenis pajak, bersama dengan lonjakan restitusi, memperlihatkan bahwa kondisi ekonomi dan kebijakan pajak berjalan di tengah ketidakpastian; pemulihan ekonomi yang belum merata, serta dampak kebijakan restitusi dan regulasi perpajakan baru.

Di sisi lain, pertumbuhan pada kategori “pajak lainnya” menunjukkan perubahan pola pembayaran: ada kecenderungan pajak ditunaikan melalui deposit atau mekanisme nonkonvensional, yang perlu dicermati keberlanjutan dan transparansinya.

Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak

Untuk mengejar target, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyatakan akan mengintensifkan berbagai strategi: audit, pemeriksaan, penagihan, penegakan hukum, hingga pengawasan compliance, khususnya terhadap sektor-sektor dengan potensi tinggi.

Dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, DPR mendorong DJP untuk segera mempercepat realisasi penerimaan agar target tidak meleset terlalu jauh.

Realita per Oktober 2025 menunjukkan bahwa penerimaan pajak menghadapi tekanan signifikan: meskipun ada upaya penagihan dan kebijakan perpajakan, kombinasi kontraksi PPh/PPN dan lonjakan restitusi membuat realisasi neto jauh di bawah target ideal. Sisa dua bulan terakhir tahun fiskal menjadi penentu: apakah pemerintah mampu memacu setoran pajak untuk menutup celah penerimaan, atau harus menerima shortfall lebih dalam.

Berita lainnya di Headlines