TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Pemkab Bima Upayakan Penerimaan Pajak Meningkat

· · pajakonline.com

PajakOnline | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) menggelar Gebyar Pajak di halaman Kantor Bupati Bima.

Gebyar yang diselenggarakan secara rutin tiap tahun tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Dahlan M.Noer, Kepala Bappenda Ruslan, Kabag Setda dan para Camat, BUMN/BUMD mitra, Kepala Desa dan para juru pungut Pajak.

Wakil Bupati Bima, Dahlan M. Noer mengungkapkan salah satu sumber pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling besar kontribusinya bagi pembangunan daerah adalah pajak daerah.

"Saya mengucapkan terimakasih kepada dinas terkait yaitu Bappenda, Camat, Kades, Mitra Kerja BUMN/BUMD, serta juru pungut atas dukungan, kerja sama serta kerja dalam usaha mencapai target PAD," ungkap Wabup Dahlan Senin (9/12/2024) seperti dilansir RRI.

Wabup Bupati Bima dua periode tersebut berharap kepada jajaran Bappenda agar terus melakukan inovasi untuk memudahkan masyarakat dalam hal membayar pajak.

"Saya juga berharap kepada para Camat dan Kepala Desa agar lebih proaktif dalam menggali beragam potensi pajak di wilayah masing-masing," tambah orang nomor dua di lingkup Pemkab Bima tersebut.

Sementara itu, Kepala Bappenda Ruslan mengatakan, Gebyar Pajak sebagai sarana untuk membangun komunikasi dan kolaborasi yang baik antara pemkab Bima sebagai pengambil kebijakan dengan seluruh pemangku kepentingan.

Seperti wajib pajak, juru pungut pajak, dalam memberikan apresiasi berupa penghargaan tahunan kepada wajib pajak berprestasi.

"Pada tahun anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp 194,4 miliar. Dari angka tersebut sebesar Rp. 28,26 miliar berasal dari pajak daerah, dengan realisasi hingga bulan November 2024 sebesar 15,073, atau 53,33%," ujarnya.

"Salah satu jenis pajak yang menjadi andalan penerimaan PAD adalah PBB P2 dengan target sebesar Rp. 8 milyar dengan realisasi sampai bulan November sebesar Rp 2,2 milyar atau 28,26%," tambah dia.

Gebyar tersebut dimanfaatkan pula oleh Bappenda untuk melakukan pengundian dan membagikan doorprize.