PajakOnline.com—Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat M Basuki Hadimoeljono dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beserta sejumlah pejabat daerah, kemarin meninjau Proyek Strategis Nasional (PSN) jalan tol ruas Solo-Yogyakarta-Kulonprogo, tepatnya di titik gerbang tol Colomadu, Jawa Tengah.
Pembebasan tanah dari jalan tol ini didanai oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan nilai realisasi per 17 Februari 2023 sejumlah Rp5,902 triliun.
Selain pengadaan tanah, dukungan APBN untuk pembangunan tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo juga diwujudkan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara bagi PT Adhi Karya sejumlah Rp 1,401 triliun dan penjaminan yang dilaksanakan oleh Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).
“Itulah dukungan APBN, uang negara, uang dari pajak kita yang dipakai ratusan triliun untuk membangun berbagai proyek strategis nasional untuk manfaat rakyat,” kata Sri Mulyani dalam keterangan pers Kemenkeu kami kutip hari ini.
Pembangunan jalan tol ini diproyeksikan memiliki manfaat langsung yang dapat dirasakan masyarakat, di antaranya percepatan konektivitas wilayah Yogyakarta-Solo-Semarang (Joglosemar) yang diharapkan dapat mendorong peningkatan pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di sekitarnya. Melihat perkembangan konstruksi yang berlangsung, jalan tol ini juga disiapkan untuk menghadapi peningkatan mobilitas melalui pembukaan jalur dari interchange Kartasura menuju Klaten sepanjang 6 km secara fungsional untuk arus mudik lebaran 2023 mendatang.
Pembayaran Uang Ganti Untung (UGU) pembebasan tanah dari APBN diharapkan dapat memberikan dampak bagi peningkatan daya beli dan kehidupan ekonomi sosial masyarakat. Pada kesempatan yang sama, Sri Mulyani Indrawati melakukan dialog dengan masyarakat penerima UGU dari berbagai latar belakang dan cerita menarik dari pemanfaatan uang tersebut untuk peningkatan taraf hidup.
“Saya mewanti-wati kepada Bapak Ganjar, Bapak, Ibu Bupati tolong masyarakatnya dibimbing karena mereka tiba-tiba pegang uang yang nilainya milyaran. Jadi kalau tadi datang pertama dealer mobil ya mohon kemudian untuk dijadikan suatu keputusan untuk mereka bisa berinvestasi dalam jangka panjang karena itu akan menentukan kesejahteraan mereka ke depan”, pesan Menkeu.
Pendanaan pembebasan tanah dibayarkan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Hingga 17 Februari 2023, LMAN telah mendanai 106 PSN dengan nilai mencapai Rp106,95 triliun. Sektor jalan tol menjadi sektor infrastruktur dengan penyerapan pendanaan tanah tertinggi, dimana per 17 Februari 2023 nilai penyalurannya mencapai Rp90,996 triliun atau 85,08% dari total portofolio penyerapan pendanaan tanah LMAN. Hal ini sekaligus merupakan perwujudan dari penggunaan APBN yang terus menerus didorong untuk pemulihan ekonomi, yaitu untuk pembiayaan investasi infrastruktur prioritas yang mencakup pendanaan tanah dan konstruksi, agar dapat mewujudkan berbagai manfaat berganda bagi masyarakat.
