TRENDING
Mekanik di Tangerang Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Identitas Diduga DicatutResensi Buku: Negara dalam Cengkeraman Partai: PartitokrasiKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunMekanik di Tangerang Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Identitas Diduga DicatutResensi Buku: Negara dalam Cengkeraman Partai: PartitokrasiKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat Turun
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

APBN 2021 untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

·

APBN 2021 untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

PajakOnline.com—Dalam asumsi makro APBN 2021, pertumbuhan ekonomi ditargetkan di kisaran 5%, inflasi 3%, nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Rp14.600, tingkat suku bunga SBN-10 tahun 7,29%, harga minyak 45 USD/barrel, lifting minyak 705 rbph, lifting gas 1.007 rbsmph. Kemudian sasaran dan indikator pembangunan ditambahkan Nilai Tukar Petani antara 102-104 dan Nilai Tukar Nelayan 102-104.

"Pendapatan negara harus tetap mendukung pemulihan ekonomi, tetapi dia juga harus memberikan insentif pajak yang terukur agar bisa memberikan akselerasi ekonomi. Di sisi belanja negara, tetap melanjutkan penanganan Covid tetapi juga untuk melakukan reformasi di tahun 2021 untuk mendukung spending better," kata Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Ubaidi Socheh Hamidi yang memaparkan tentang APBN 2021 pada webinar Bincang APBN 2021 belum lama ini atau pada Selasa (13/10/2020).

Menurut Ubaidi, ada dua hal yang baru di tahun 2021 adalah menambahkan Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan di dalam sasaran indikator pembangunan.

Dalam postur APBN 2021, pendapatan negara ditargetkan Rp1.743,6 triliun, belanja negara Rp2.750 triiliun, defisit 1.006,4 triliun atau 5,7%.

Di sisi pembiayaan (juga diarahkan) untuk mendukung restrukturisasi BUMN, BLU maupun SWF (Sovereign Wealth Fund). Kemudian meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, UMi dan perumahan MBR (Masyarakat Berpendapatan Rendah), serta melanjutkan dukungan terhadap pendidikan tinggi, penelitian dan kebudayaan," kata dia.

Ubaidi menambahkan, untuk mendukung akselerasi pemulihan ekonomi di tahun 2021, kebijakan strategis dalam APBN 2021 dialokasikan dana untuk pendidikan sebesar Rp550 triliun, kesehatan Rp169,7 triliun, perlindungan sosial Rp421,7 triliun, infrastruktur Rp413,8 triliun, ketahanan pangan Rp104,2 triliun, pariwisata Rp15,7 triliun dan bidang ICT Rp29,6 triliun.

Berita lainnya di Headlines