TRENDING
Mekanik di Tangerang Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Identitas Diduga DicatutResensi Buku: Negara dalam Cengkeraman Partai: PartitokrasiKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunMekanik di Tangerang Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Identitas Diduga DicatutResensi Buku: Negara dalam Cengkeraman Partai: PartitokrasiKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat Turun
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Belanja Pemerintah Sesuai Jalur Sampai Akhir Tahun

·

Belanja Pemerintah Sesuai Jalur Sampai Akhir Tahun

PajakOnline.com—Kepala Badan Kebijakan Fiskal (Kepala BKF) Febrio Kacaribu dalam Dialogue Kita edisi Oktober 2020 mengatakan, belanja pemerintah telah pada jalur yang sesuai (on track) hingga akhir tahun 2020, terutama pada belanja Perlindungan Sosial sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Sampai 31 Agustus 2020, realisasi belanja kita sudah on track. Cukup tinggi sampai akhir tahun. Realisasi defisit mencapai 3,05% menuju rencana kita 6,34% di akhir tahun. Belanja TKDD bagus ke daerah, growthnya bagus. Realisasi terhadap Perpres 72 sudah 73%. (Belanja) Pemerintah Pusat masih perlu digenjot. Belanja K/L bagus 61,8%. Belanja Non K/L diantaranya belanja PEN, terutama perlindungan sosialnya sudah on track sampai akhir tahun," kata Febrio pada Jumat (2/10/2020) secara virtual.

Ia melanjutkan, menurut hasil survey Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilakukan pihak ke-3, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan sektor usaha.

"Kurang lebih cocok dengan apa yang dibutuhkan sektor usaha. Jadi misalnya sektor usaha minta bantuan modal usaha, itu yang kita berikan. Keringanan tagihan listrik, itu sudah kita sediakan. Relaksasi penundaan pembayaran pinjaman, kita sudah koordinasikan dengan OJK juga subsidi bunga. Penundaan pembayaran pajak juga sudah kita sediakan. Kemudahan administrasi pengajuan pinjaman masih harus kita kerjakan dan KUR masih banyak pagunya yang belum digunakan di 2020," paparnya.

Ia juga mengatakan bahwa pemerintah terus mengevaluasi kebijakannya agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan ekonomi secara keseluruhan.

"Kita terus evaluasi apakah policy-policy yang kita siapkan ini supaya in line dengan kebutuhan dunia usaha dan ekonomi secara keseluruhan," pungkasnya.

Realisasi belanja pemerintah pusat, terutama realisasi belanja PEN, yang efektif dan sesuai track diharapkan dapat menahan agar kontraksi tidak berjalan semakin dalam dan menjaga tren positif perbaikan ekonomi Indonesia hingga akhir tahun.

Berita lainnya di Headlines