TRENDING
Kelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital Meluas
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Bioskop Buka Kembali di Makassar, Potensi Pajaknya Capai Rp16,8 Miliar

·

Bioskop Buka Kembali di Makassar, Potensi Pajaknya Capai Rp16,8 Miliar

PajakOnline.com—Kebijakan Pemkot Makassar mengizinkan bioskop kembali beroperasi memberikan dampak cukup baik terhadap peningkatan pendapatan daerah. Sebab, potensi penerimaan pajak bioskop cukup tinggi, mencapai Rp16,8 miliar setiap tahun.

Kepala Bidang Pajak Daerah II Bapenda Kota Makassar, Adriyanto mengakui pendapatan pajak hiburan merosot tajam akibat panutupan bioskop di tengah pandemi ini. Apalagi, realisasi penerimaan pajak bioskop mencapai Rp1,4 miliar setiap bulan.

"Sebelum Covid-19 itu pendapatan kita khusus untuk bioskop Rp1,4 miliar per bulan, potensinya cukup besar. Jadi kita berharap bisa dibuka kembali supaya ada pemasukan tambahan," kata Adriyanto.

Adriyanto mengatakan, Bapenda Kota Makassar sudah tidak lagi menerima pemasukan pendapatan dari bioskop sejak April 2020. Bahkan, realisasi penerimaan pada Maret lalu justru mengalami penurunan jika dibandingkan dua bulan sebelumnya.

Pendapatannnya hanya Rp804 juta, turun hampir Rp500 juta dibandingkan pendapatan di Januari Rp1,38 miliar dan Februari Rp1,39 miliar. Sehingga dia berharap agar kebijakan ini bisa segera teralisasi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

"Jadi sejak April sampai sekarang sudah tidak ada lagi pemasukan dari bioskop," tuturnya.

Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin menyampaikan kebijakan membuka kembali bioskop merupakan salah satu upaya mendorong pergerakan ekonomi di tengah pandemi. Apalagi, tingkat kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan semakin meningkat.

"Jadi ini pertimbangan kita melonggarkan lagi sendi-sendi perekonomian kita salah satunya bioskop," kata Rudy.

Pemkot Makassar sementara menyusun nota kesepakatan. Namun dalam menentukan kesepakatan, dia meminta tidak boleh ada pihak yang dirugikan, baik pengusaha ataupun masyarakat yang tengah berjuang mengendalikan Covid-19.

Sehingga, jika kesepakatan itu sudah ditentukan maka pihaknya akan segera mengeluarkan surat rekomendasi untuk membuk kembali bioskop.

"Silahkan cari titik temu yang baik. Ini masih dirumuskan oleh tim. Kalau sudah sepakat segera kita buatkan rekomendasi. Semakin cepat ada kesepakatan, semakin cepat kita buka," ungkapnya.

Berita lainnya di Headlines