PajakOnline.com—Pemerintah terus berupaya menangani pandemi Covid-19, tak hanya dari aspek kesehatan, namun juga kondisi sosial ekonomi.
Pemerintah mengalokasikan berbagai anggaran untuk menolong masyarakat dan dunia usaha bisa bertahan dan kembali pulih. Salah satunya yaitu pemerintah telah mengatur alokasi dana dukungan bagi pesantren dan pendidikan keagamaan di tengah pandemi Covid-19 ini melalui program pemulihan ekonomi pesantren.
“Pemerintah memberikan alokasi hingga Rp2,6 triliun dalam rangka menyiapkan pesantren untuk bisa beradaptasi terhadap terhadap kebiasaan baru akibat adanya pandemi Covid-19, atau new normal,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat memberikan sambutan pada Peringatan Hari Santri 2020, yang diselenggarakan secara virtual pada hari ini Kamis (22/10/2020).
Menkeu Sri Mulyani merinci bantuan tersebut untuk membantu operasional pendidikan dari lembaga pesantren dan Madrasah Diniyah, Taqmiliyah, Lembaga Pendidikan Alquran sebesar Rp2,38 triliun rupiah dan juga bantuan pembelajaran daring bagi pesantren selama tiga bulan sebesar Rp211,7 miliar.
Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif untuk guru, ustadz, dan pengasuh pondok pesantren melalui bantuan sosial, serta bantuan pembangunan atau perbaikan sarana prasarana, tempat duduk, wastafel, tempat cuci tangan di 100 pesantren yang tersebar di 10 provinsi. Menkeu juga mengatakan bahwa bantuan dari berbagai anggaran Kementerian/Lembaga juga telah diberikan yang mencapai lebih dari Rp991 miliar.
Selanjutnya, Menkeu mengungkapkan pemerintah juga membantu akses pembiayaan untuk para santri untuk menyelenggarakan usaha produktif yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dimana para santri dapat menggunakannya dalam rangka membiayai usaha produktif dengan mengakses pembiayaan kredit usaha rakyat di kantor cabang Bank pelaksana terdekat, termasuk yang menerapkan layanan syariah.
Terhadap masyarakat maupun santri yang masih belum dapat mengakses perbankan melalui kredit usaha rakyat, Menkeu menyebutkan, pemerintah juga telah memberikan akses untuk usaha yang skalanya ultra mikro dalam program pembiayaan Ultra Mikro (UMi).
Menkeu mengungkapkan, sampai dengan 20 Oktober 2020, pembiayaan UMi telah mencapai 3,3 juta masyarakat penerima di mana 565.000 UMKM menerima pembiayaan melalui akad syariah yang disalurkan melalui koperasi syariah yang menjadi lembaga linkage atau penghubung dari program UMi ini.
