TRENDING
Mekanik di Tangerang Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Identitas Diduga DicatutResensi Buku: Negara dalam Cengkeraman Partai: PartitokrasiKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunMekanik di Tangerang Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Identitas Diduga DicatutResensi Buku: Negara dalam Cengkeraman Partai: PartitokrasiKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat Turun
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Hari Santri 2020, Pemerintah Bantu Pondok Pesantren di Tengah Pandemi

·

Hari Santri 2020, Pemerintah Bantu Pondok Pesantren di Tengah Pandemi

PajakOnline.com—Pemerintah terus berupaya menangani pandemi Covid-19, tak hanya dari aspek kesehatan, namun juga kondisi sosial ekonomi.

Pemerintah mengalokasikan berbagai anggaran untuk menolong masyarakat dan dunia usaha bisa bertahan dan kembali pulih. Salah satunya yaitu pemerintah telah mengatur alokasi dana dukungan bagi pesantren dan pendidikan keagamaan di tengah pandemi Covid-19 ini melalui program pemulihan ekonomi pesantren.

“Pemerintah memberikan alokasi hingga Rp2,6 triliun dalam rangka menyiapkan pesantren untuk bisa beradaptasi terhadap terhadap kebiasaan baru akibat adanya pandemi Covid-19, atau new normal,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat memberikan sambutan pada Peringatan Hari Santri 2020, yang diselenggarakan secara virtual pada hari ini Kamis (22/10/2020).

Menkeu Sri Mulyani merinci bantuan tersebut untuk membantu operasional pendidikan dari lembaga pesantren dan Madrasah Diniyah, Taqmiliyah, Lembaga Pendidikan Alquran sebesar Rp2,38 triliun rupiah dan juga bantuan pembelajaran daring bagi pesantren selama tiga bulan sebesar Rp211,7 miliar.

Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif untuk guru, ustadz, dan pengasuh pondok pesantren melalui bantuan sosial, serta bantuan pembangunan atau perbaikan sarana prasarana, tempat duduk, wastafel, tempat cuci tangan di 100 pesantren yang tersebar di 10 provinsi. Menkeu juga mengatakan bahwa bantuan dari berbagai anggaran Kementerian/Lembaga juga telah diberikan yang mencapai lebih dari Rp991 miliar.

Selanjutnya, Menkeu mengungkapkan pemerintah juga membantu akses pembiayaan untuk para santri untuk menyelenggarakan usaha produktif yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dimana para santri dapat menggunakannya dalam rangka membiayai usaha produktif dengan mengakses pembiayaan kredit usaha rakyat di kantor cabang Bank pelaksana terdekat, termasuk yang menerapkan layanan syariah.

Terhadap masyarakat maupun santri yang masih belum dapat mengakses perbankan melalui kredit usaha rakyat, Menkeu menyebutkan, pemerintah juga telah memberikan akses untuk usaha yang skalanya ultra mikro dalam program pembiayaan Ultra Mikro (UMi).
Menkeu mengungkapkan, sampai dengan 20 Oktober 2020, pembiayaan UMi telah mencapai 3,3 juta masyarakat penerima di mana 565.000 UMKM menerima pembiayaan melalui akad syariah yang disalurkan melalui koperasi syariah yang menjadi lembaga linkage atau penghubung dari program UMi ini.

Menkeu Sri Mulyani mendorong pondok pesantren agar dapat bekerjasama dengan OJK dan Laznas untuk mendirikan Bank Wakaf Mikro, sehingga dapat bersama-sama memberdayakan masyarakat di sekitar pesantren. Menurut Menkeu, berdasarkan data OJK tanggal 9 September 2020, kumulatif pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Wakaf Mikro telah mencapai Rp48 miliar.

Dalam kesempatan ini, Menkeu juga mengatakan, pemerintah terus mendukung pengembangan potensi santripreneur yang berbasis usaha kecil menengah (UKM) dan juga koperasi yang berbasis industri kelapa sawit.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan melalui lembaga BLU Badan Pengembangan Dana Kelapa Sawit (BPDKS) dan Kementerian/Lembaga lainnya telah meluncurkan pengembangan potensi santripreuner berbasis sawit sebagai program pemberdayaan ekonomi daerah pada tanggal 1 Oktober 2020 yang lalu.

“Kami juga meningkatkan kapasitas dan peranan dari para santri melalui investasi di bidang Pendidikan,” lanjut Menkeu. Menkeu menjelaskan bahwa pemerintah telah membangun dana beasiswa LPDP khusus untuk santri, yang hingga tahun 2019 lalu telah mengirimkan 293 santri untuk bisa mengikuti program Pendidikan Magister dan Doktor pada universitas-universitas di seluruh dunia.

Sebagai penutup, Menkeu menegaskan bahwa kolaborasi yang solid antara berbagai elemen masyarakat terutama santri dan pesantren sangat penting di dalam mewujudkan akselerasi perekonomian rakyat, apalagi di tengah pandemi Covid-19 yang memang banyak memberikan dampak negatif pada kondisi sosial ekonomi.

Menkeu berharap para santri dan pesantren akan menjadi sumber inspirasi terhadap daya tahan dan daya mampu untuk terus berkreasi di dalam cobaan menghadapi Covid-19 ini.

Berita lainnya di Headlines