TRENDING
Mekanik di Tangerang Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Identitas Diduga DicatutResensi Buku: Negara dalam Cengkeraman Partai: PartitokrasiKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunMekanik di Tangerang Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Identitas Diduga DicatutResensi Buku: Negara dalam Cengkeraman Partai: PartitokrasiKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat Turun
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

IFB: Aksi Filantropi Solusi Keluar dari Resesi

· ·

IFB: Aksi Filantropi Solusi Keluar dari Resesi

PajakOnline.com—Pandemi Covid-19 telah menyebabkan perlambatan ekonomi global dan nasional. Berbeda dengan krisis ekonomi sebelumnya yakni krisis moneter 1998 dan krisis tahun 2008, sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bisa tampil sebagai penyelamat ekonomi Indonesia.

Tapi sekarang, ketangguhan UMKM ini rontok di tengah pandemi. UMKM ikut terpuruk. Sebagian besar pelaku UMKM telah menutup bisnisnya dan melakukan PHK karyawan. Dampak buruk pandemi juga telah menyebabkan resesi di sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Resesi terjadi lantaran perekonomian mengalami kontraksi atau minus dua kuartal berturut-turut karena menurunnya daya beli masyarakat.

Ekonom senior dari Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan, Indonesia bisa keluar dari resesi.

Bagaimana caranya?

“Memberi bantuan stimulus langsung kepada rakyat yang terkena dampak. Dalam resesi harus meningkatkan konsumsi dan hanya bisa ditingkatkan melalui stimulus,” kata dia. Pemulihan ekonomi dalam negeri akan tergantung dari kekuatan daya beli masyarakat.

Kebijakan ini akan mengatasi dua permasalahan sekaligus. Memelihara rakyat miskin, dan sekaligus meningkatkan permintaan ekonomi. Sehingga roda ekonomi dapat bergerak lagi.

Indonesia Food Bank (IFB) di bawah naungan Yayasan Gerakan Berbagi Pangan Dunia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Food Bank Nuruddin Siraj menyebutkan, aksi filantropi bisa menjadi solusi keluar dari resesi.

Menurut Nuruddin, di benak masyarakat hanya ada 2, yakni harga-harga bahan pokok yang sulit dibeli karena tidak punya uang dan makin sulitnya lapangan pekerjaan karena maraknya PHK di masa pandemi ini.

"Yang pasti, kita tidak bisa mengharapkan bantuan Pemerintah saja. Kita juga bisa bergerak bersama dalam aksi filantropi, gotong royong, saling menolong, membantu saudara-saudara kita yang sedang kesusahan dan kesulitan ekonomi, terutama memastikan kebutuhan mendasarnya terpenuhi untuk mendapatkan makanan," kata Nuruddin, aktivis Gerakan Berbagi Pangan Dunia.

Nuruddin mengungkapkan, dalam aksi filantropi ini kita fokus berupaya membantu UMKM. Sebab, sektor UMKM menjadi absorber atau penyerap tenaga kerja.

"Aksi ini bisa dilakukan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Mereka yang memiliki rezeki berlebih dapat urunan, patungan kemudian membelanjakan uangnya di UMKM kuliner dan membagi-bagikan makanan kepada mereka yang membutuhkan, mulai dari lingkungan terdekat, sanak-saudara, tetangga, teman-teman, dan mereka yang memerlukan makanan. Kita memastikan bersama tidak ada yang kelaparan di sekitar kita," kata Nuruddin.

Ancaman kelaparan saat resesi di tengah pandemi.

Apabila dilakukan secara massif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia, aksi filantropi bagi-bagi makanan ini akan mengalirkan arus uang dalam jumlah yang sangat besar, potensinya bisa mencapai triliunan rupiah sehingga mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. UMKM dapat bangkit dan menyerap kembali tenaga kerja, di sisi lain, menjaga mereka yang kekurangan dari bahaya kelaparan.

Berita lainnya di Headlines