TRENDING
Mekanik di Tangerang Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Identitas Diduga DicatutResensi Buku: Negara dalam Cengkeraman Partai: PartitokrasiKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunMekanik di Tangerang Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Identitas Diduga DicatutResensi Buku: Negara dalam Cengkeraman Partai: PartitokrasiKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat Turun
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Indonesia Gunakan Semua Instrumen untuk Pulihkan Ekonomi

·

Indonesia Gunakan Semua Instrumen untuk Pulihkan Ekonomi

PajakOnline.com—Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pemerintah terus bekerja keras untuk memulihkan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19 dengan kombinasi antara kebijakan fiskal dan moneter.

Hal tersebut dikatakannya pada CNBC Debate on the Global Economy, salah satu rangkaian acara Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2020, pada Kamis (15/10/2020).

“Kita tahu bahwa kita perlu langkah extraordinary seperti defisit fiskal, maupun kebijakan moneter yang mendukung. Tetapi bagi kita untuk dapat pulih, kita tidak boleh bergantung pada hanya dua instrumen, yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Kami perlu bekerja sangat keras," kata Menkeu Sri.

Menurut Menkeu Sri Mulyani, kerja sama luar biasa antara pemerintah dengan Bank Indonesia melalui burden sharing dilakukan dengan sangat hati-hati. Kerja sama tersebut memerlukan banyak komunikasi untuk meyakinkan masyarakat, pemegang obligasi, lembaga pemeringkat bahwa independensi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral tidak terpengaruh.

“Ini adalah intervensi yang belum pernah terjadi sebelumnya di mana Bank Indonesia juga dapat membeli obligasi pemerintah di pasar perdana tanpa menimbulkan kesan bahwa kami mengancam independensi Bank Sentral. Kami sangat membutuhkan banyak komunikasi di saat merancang kebijakan apa yang tepat," katanya.

Menkeu Sri Mulyani menegaskan, upaya yang dilakukan pemerintah melebarkan defisit fiskal dengan meningkatkan pengeluaran untuk kesehatan, perlindungan sosial, UMKM, korporasi serta stabilitas sektor keuangan semata-mata ditujukan untuk menyelamatkan kehidupan masyarakat.

“Indonesia menggunakan defisit fiskal ini yang pertama dan terpenting sebenarnya untuk menyelamatkan kehidupan masyarakat sebagai kehidupan dan mata penghidupan," tegas Menkeu.

Menkeu merasa beruntung karena DPR mendukung penuh di waktu yang sangat tepat dalam menyetujui berbagai perubahan terkait defisit fiskal dan program pemulihan ekonomi (PEN). Menkeu pun optimistis momentum pemulihan ekonomi pada kuartal III-2020 terus berlanjut setelah kontraksi sangat dalam.

“Seperti yang Anda sebutkan bahwa ramalan IMF lebih baik, kami juga melihat peningkatan pada kuartal ketiga setelah kontraksi yang sangat dalam 5,3. Kami sekarang menjadi lebih baik pada kuartal ketiga dan kami berharap momentum pemulihan ini akan dilanjutkan," kata Menkeu Sri Mulyani.

Berita lainnya di Headlines