TRENDING
Mekanik di Tangerang Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Identitas Diduga DicatutResensi Buku: Negara dalam Cengkeraman Partai: PartitokrasiKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunMekanik di Tangerang Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Identitas Diduga DicatutResensi Buku: Negara dalam Cengkeraman Partai: PartitokrasiKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat Turun
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Ini 3 Pesan Presiden Jokowi untuk Perbaiki Ekonomi Desa

· ·

Ini 3 Pesan Presiden Jokowi untuk Perbaiki Ekonomi Desa

PajakOnline.com—Pandemi tidak hanya menghantam ekonomi lapisan masyarakat di perkotaan, tapi juga di perdesaan. Ketika krisis ekonomi di perkotaan maka desa menjadi penyangga atau buffer. Hal itu menyebabkan terjadi perpindahan penduduk dari kota ke desa atau ruralisasi.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pandemi harus jadi sebuah momentum untuk menginstal ulang, memperbaiki, mereformasi strategi besar transformasi ekonomi desa.

"Ada beberapa hal yang saya minta jadi perhatian.

Pertama dalam jangka pendek, semua skema jaring pengaman sosial seperti PKH, bansos tunai, BLT Desa betul-betul dipastikan tepat sasaran, berjalan efektif. Pastikan diterima oleh masyarakat di desa terdampak Covid dan yang sangat membutuhkan. Begitu juga pelaksanaan Padat Karya Tunai di desa sehingga bisa mengurangi beban masyarakat desa yang kehilangan pekerjaan, kesulitan mencari kerja, ataupun berasal dari keluarga yang tidak mampu di desa," kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar dalam Rapat Terbatas (Ratas) "Percepatan Peningkatan Ekonomi Desa" secara virtual pada Kamis (24/9/2020).

Kedua, Presiden meminta untuk menggunakan momentum untuk mengintegrasikan, mengkonsolidasikan program penanggulangan kemiskinan dengan program peningkatan ekonomi desa.

"Saya minta semua Kementerian jangan membuat program sendiri-sendiri, yang lepas-lepas, tidak terintegrasi, tidak terpadu sehingga hasilnya tidak terlihat outcomenya. Ini harus terintegrasi betul. Misalnya, Kementerian Desa memastikan Dana Desa digunakan untuk produktif, Kementerian PUPR infrastruktur dasarnya, Kementerian Perhubungan konektivitasnya, Kementerian Sosial mengenai penanganan warga yang kurang mampu, Kementerian UMKM sektor Usaha Kecil dan Mikro," jelas Presiden Jokowi.

Ketiga, memperkuat daya ungkit desa. Ia mengatakan tiap desa perlu mengembangkan potensi desa, potensi lokalnya baik yang berkaitan dengan pertanian, wisata desa, industri yang ada di desa.

"Jangan semua dilakukan secara top down dari atas tapi juga berikan ruang partisipasi, ruang kreasi bagi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi lokalnya. Kalau perkembangannya kelihatan, ini harus difasilitasi, diberikan akses permodalan, teknologi, skill, atau keterampilan," tuturnya.

Presiden Jokowi juga berpesan agar desa juga didorong untuk bekerjasama antar desa agar masuk ke rantai pasok (supply chain) yang lebih luas sehingga pelaku usaha di desa bisa naik kelas (upscaling)

Berita lainnya di Headlines