TRENDING
Mekanik di Tangerang Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Identitas Diduga DicatutResensi Buku: Negara dalam Cengkeraman Partai: PartitokrasiKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunMekanik di Tangerang Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Identitas Diduga DicatutResensi Buku: Negara dalam Cengkeraman Partai: PartitokrasiKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat Turun
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Kemenkeu Lakukan Transformasi Digital Kelola Keuangan Negara

·

Kemenkeu Lakukan Transformasi Digital Kelola Keuangan Negara

PajakOnline.com—Untuk mengelola negara sebesar Indonesia diperlukan pengelolaan keuangan negara yang handal. "Indonesia adalah negara besar, dari Sabang hingga Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote. Untuk mengelola negara sebesar Indonesia, dibutuhkan pengelolaan keuangan negara yang handal," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara Festival Transformasi 2020 secara virtual pada hari ini Selasa (27/10/2020)

Transformasi digital pada Kementerian Keuangan merupakan proses jangka panjang yang difokuskan pada upaya memenuhi kebutuhan klien internal yang ekspektasinya sudah sangat berubah yaitu para pegawai Kemenkeu yang hampir 70%-nya milenial yang sudah digital native (melek digital) serta masyarakat dan stakeholder (pemangku kebijakan) yang makin terbiasa dengan pemanfaatan teknologi.

Beberapa contoh transformasi digital internal Kemenkeu antara lain Activity-Based Workplace (ABW), Fleksible Work Place (FWS), e-Kemenkeu (office automation), Kemenkeu e-Learning Center (KLC).

Pelayanan digital Kemenkeu untuk eksternal antara lain layanan digital Kemenkeu tanpa datang fisik ke Kemenkeu. Integrasi proses bisnis penganggaran sehingga makin cepat, transparan dan reliabel. Satu layanan data Kemenkeu bertujuan membangun single source of trust (data tunggal) di Kemenkeu yang membantu proses penyusunan kebijakan yang berbasis data.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan beberapa terobosan diantaranya antara lain seperti sistem Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OM SPAN) untuk pencairan belanja Kementerian/Lembaga (K/L), penganggaran, dan laporan keuangan yang dilahirkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sistem ini menjadi solusi secara online dan real time untuk mengatasi tantangan jarak hingga ke pelosok dan memperkecil resiko keuangan. Kemudian Sistem Informasi (SI) juga dibangun oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) beserta e-corporate pada sistem keuangan.

Shared service (layanan berbagi) dan government payment platform bertujuan membangun sistem pembayaran common expenses (pembayaran tagihan umum rutin) yang rutin dievaluasi. Evaluasi juga dilakukan dalam dengar pendapat pegawai Kemenkeu lewat survey dan acara Townhall yang disampaikan langsung kepada Menkeu.

Namun demikian, transformasi digital bukan hanya sekedar membangun infrastruktur teknologi dan informasi tetapi juga mengubah budaya kerja, re-skilling (meningkatkan keahlian) SDM dan re-shaping (membentuk kembali) proses bisnis, membangun mindset yang fokus pada user experience (pengguna) dan terbuka terhadap feedback (umpan balik).

"Kemenkeu akan terus melakukan inovasi dan investasi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan teknologi terkini untuk meningkatkan kehandalan fungsi Kementerian Keuangan penting agar Kemenkeu menjadi institusi yang tepercaya dan handal dalam menjaga perekonomian Indonesia," kata Menkeu Sri Mulyani.

Berita lainnya di Headlines