TRENDING
Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek SyaratnyaPenerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek Syaratnya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Kode PTKP Berikut Penjelasan Selengkapnya

· ·

Kode PTKP Berikut Penjelasan Selengkapnya

PajakOnline.com—Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) semakin memudahkan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 melalui skema Tarif Efektif Rata – Rata atau TER terhitung sejak 1 Januari 2024. Namun, sebelum menghitungnya, Wajib Pajak perlu memahami terlebih dahulu kode besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023.

Pengertian PTKP

PTKP adalah batasan penghasilan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak dikenai pajak. Penjelasan sederhananya, jika penghasilan seseorang belum melewati ambang batas PTKP, maka dia belum dikenai PPh atau bebas pajak penghasilan. Tujuan dari penerapan PTKP adalah untuk meringankan masyarakat menengah ke bawah yang memiliki penghasilan di bawah PTKP. Hal ini karena pada dasarnya, PPh dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Penetapan PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender (kecuali bagi pegawai baru yang datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender, maka ditentukan keadaannya berdasarkan keadaan awal bulan dari bagian bulan tahun kalender yang bersangkutan).

Besaran PTKP yang berlaku saat ini

Penentuan besaran PTKP untuk saat ini masih mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 dengan rincian sebagai berikut:


  • Wajib Pajak orang pribadi memiliki besaran PTKP Rp 54.000.000;

  • Tambahan untuk Wajib Pajak kawin memiliki besaran PTKP Rp 4.500.000;

  • Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami memiliki besaran PTKP Rp 54.000.000; dan

  • Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga memiliki besaran PTKP Rp 4.500.000.


Dalam penentuan besaran PTKP dikenal beberapa istilah atau pengkodean, seperti TK/0, TK/1, K/0, dan lain-lain. Berikut ini penjelasannya;

A. Laki-laki/wanita lajang

Kode TK/0 besaran PTKP Rp 54.000.000;
TK/1 besaran PTKP Rp 58.500.000;
TK/2 besaran PTKP Rp 63.000.000; dan
TK/3 besaran PTKP Rp 67.500.000.

Penjelasannya:

TK/0 = seorang laki-laki atau wanita yang belum menikah dan tidak memiliki tanggungan;
TK/1 = belum menikah namun memiliki satu tanggungan;
TK/2 = belum menikah namun memiliki dua tanggungan; dan
TK/3 = belum menikah namun memiliki tiga tanggungan.

B. Laki-laki kawin

K/0 besaran PTKP Rp 58.500.000;
K/1 besaran PTKP Rp 63.000.000;
K/2 besaran PTKP Rp 67.500.000; dan
K/3 besaran PTKP Rp 72.000.000.

Penjelasannya:

K/0 = laki-laki telah menikah dan tidak memiliki tanggungan;
K/1 = laki-laki telah menikah dan memiliki satu tanggungan;
K/2 = laki-laki telah menikah dan memiliki dua tanggungan; dan
K/3 = laki-laki telah menikah dan memiliki tiga tanggungan.

C. Penghasilan suami dan istri digabung

K/I/0 besaran PTKP Rp 112.500.000;
K/I/1 besaran PTKP Rp 117.000.000;
K/I/2 besaran PTKP Rp 121.500.000; dan
K/I/3 besaran PTKP Rp 126.000.000.

Penjelasannya:

K/I/0 = penghasilan suami dan istri digabung serta tidak memiliki tanggungan;
K/I/1 = penghasilan suami dan istri digabung serta memiliki satu tanggungan;
K/I/2 = penghasilan suami dan istri digabung serta memiliki dua tanggungan; dan
K/I/3 = penghasilan suami dan istri digabung serta memiliki tiga tanggungan.

Berita lainnya di Headlines