TRENDING
Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek SyaratnyaPenerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek Syaratnya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Rakornas Keprotokolan 2026, Hasilkan Gagasan Besar untuk Masa Depan Keprotokolan Indonesia

· ·

Rakornas Keprotokolan 2026, Hasilkan Gagasan Besar untuk Masa Depan Keprotokolan Indonesia

Jakarta, PajakOnline — Rakornas Keprotokolan Tahun 2026 yang digelar oleh Bagian Protokol Kemendagri di Hotel Yuan Garden, Jakarta, menghasilkan sejumlah gagasan  strategis yang dinilai menjadi langkah penting dalam mendorong transformasi keprotokolan Indonesia menuju profesi yang semakin profesional, adaptif, dan kolaboratif.

Mengusung tema “Penguatan Kolaborasi Lintas Instansi Keprotokolan dalam Dinamika Penugasan dan Pengembangan SDM Insan Keprotokolan guna Mewujudkan Pelaksanaan Tugas yang Profesional, Adaptif dan Kolaboratif,” Rakornas mempertemukan berbagai unsur keprotokolan dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan penghubung, BUMN,  praktisi, dan unsur keprotokolan lainnya.

Dihadiri sejumlah narasumber berkompeten di bidang etika dan protokol, sertifikasi profesi, acara kenegaraan, diplomatik, kelembagaan, serta pengembangan SDM, forum ini tidak berhenti pada diskusi, tetapi melahirkan gagasan dan arah tindak lanjut yang visioner bagi masa depan keprotokolan nasional.

Sejumlah gagasan utama yang mengemuka meliputi upaya pembentukan Jabatan Fungsional

Petugas Protokol, perjuangan sertifikasi profesi keprotokolan, serta gagasan pembentukan Asosiasi Keprotokolan Indonesia sebagai wadah yang mempertemukan dan memperkuat kolaborasi seluruh unsur keprotokolan di Indonesia.

Rakornas juga mendorong terbentuknya jejaring komunikasi keprotokolan nasional, pengembangan kompetensi secara berkelanjutan, serta penerapan Permendagri Nomor 16 Tahun 2024 sebagai salah satu acuan penyelenggaraan keprotokolan di daerah.

Kegiatan dibuka oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah A. Fatoni dan ditutup oleh Plt. Kepala BPSDM Kemendagri Dr. Andi Ony. Rakornas Keprotokolan 2026 menjadi momentum penting untuk membawa keprotokolan ke level yang lebih tinggi dari sekadar pelaksana tata acara menjadi profesi yang memiliki kompetensi, standar, jejaring, dan arah pengembangan yang semakin jelas.

Dari Rakornas, lahir gagasan. Dari gagasan, dibangun kolaborasi. Dan dari kolaborasi, keprotokolan Indonesia dipersiapkan menuju masa depan yang lebih profesional.

Berita lainnya di Headlines