Jakart, PajakOnline – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan uji materiil terhadap Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang mempersoalkan larangan perekaman audio visual dalam proses pemeriksaan pajak.
Putusan tersebut dibacakan dalam perkara Nomor 211/PUU-XXIII/2025 yang diajukan oleh Fungsiawan. Dalam amar putusannya, MK menyatakan permohonan pemohon ditolak seluruhnya.
Putusan yang dibacakan pada Kamis, 12 November 2026 tersebut memberikan penegasan mengenai batas kewajiban menjaga kerahasiaan informasi perpajakan sekaligus kedudukan wajib pajak dan kuasanya dalam memperoleh informasi selama proses pemeriksaan.
Perkara ini bermula dari keberatan pemohon terhadap penggunaan Pasal 34 ayat (1) UU KUP sebagai dasar untuk melarang wajib pajak maupun kuasanya melakukan perekaman audio visual ketika berhadapan dengan petugas pajak.
Pemohon menilai ketentuan tersebut berpotensi ditafsirkan terlalu luas sehingga menghambat hak wajib pajak untuk memperoleh dan menyimpan dokumentasi yang diperlukan dalam memperjuangkan hak perpajakannya.
Tiga Frasa dalam UU KUP Dipersoalkan
Dalam permohonannya, Fungsiawan meminta MK memberikan batasan konstitusional terhadap tiga frasa dalam Pasal 34 ayat (1) UU KUP, yakni:
1. Frasa "setiap pejabat".
2. Frasa "pihak lain".
3. Frasa "segala sesuatu".
Menurut pemohon, ketidakjelasan ketiga frasa tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hubungan antara wajib pajak dan otoritas perpajakan.
Pemohon juga mempersoalkan praktik penolakan perekaman dalam pertemuan resmi dengan petugas pajak, termasuk dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
MK: Pasal 34 UU KUP Mengatur Kerahasiaan Data Wajib Pajak
Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa substansi Pasal 34 ayat (1) UU KUP adalah melindungi kerahasiaan informasi yang diketahui atau diberitahukan wajib pajak kepada pejabat dalam rangka menjalankan tugas dan pekerjaannya.
Terkait frasa "setiap pejabat", MK menilai penjelasan pasal tersebut sudah memberikan batasan yang jelas, yaitu mencakup petugas pajak maupun pihak lain yang menjalankan tugas di bidang perpajakan.
Menurut MK, apabila kewajiban menjaga kerahasiaan hanya dibebankan kepada pegawai pajak, hal tersebut justru berpotensi menciptakan celah hukum bagi pihak lain yang turut terlibat dalam pelaksanaan tugas perpajakan.
Maka, cakupan subjek yang lebih luas diperlukan untuk memastikan perlindungan informasi wajib pajak.
Wajib Pajak Bukan Pihak Lain atas Data Perpajakannya Sendiri
Salah satu pertimbangan penting MK berkaitan dengan frasa "pihak lain".
MK menegaskan wajib pajak tidak dapat dikategorikan sebagai pihak lain terhadap informasi perpajakannya sendiri.
Wajib pajak memiliki hak untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Hak tersebut juga dapat dijalankan melalui kuasa yang ditunjuk secara sah.
Sepanjang kuasa tersebut bertindak mewakili kepentingan wajib pajak secara sah, wajib pajak dan kuasanya harus memperoleh akses yang memadai terhadap informasi mengenai pemeriksaan yang sedang berlangsung.
MK juga menegaskan petugas pajak berkewajiban menyampaikan data dan informasi yang relevan dengan pemeriksaan, mulai dari penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) hingga pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
Penegasan ini penting karena kewajiban menjaga kerahasiaan data tidak boleh digunakan untuk menghalangi wajib pajak memperoleh informasi yang memang menjadi haknya.
MK Tidak Mengatur Hak Perekaman dan Live Streaming
Meskipun menegaskan hak wajib pajak atas informasi perpajakannya, MK memberikan pertimbangan tersendiri mengenai aktivitas perekaman audio visual dan siaran langsung atau live streaming.
Menurut MK, peraturan perundang-undangan perpajakan tidak secara tegas mengatur hak wajib pajak untuk melakukan perekaman audio visual maupun live streaming selama proses pemeriksaan.
Perekaman dan siaran langsung bukan merupakan kegiatan yang secara khusus diatur sebagai bagian dari tahapan pemeriksaan pajak.
MK menilai persoalan larangan perekaman yang dialami pemohon lebih berkaitan dengan implementasi peraturan pelaksana yang mendasarkan pada Pasal 34 UU KUP, bukan persoalan konstitusionalitas norma pasal tersebut.
Atas dasar itu, MK tidak mengabulkan permohonan pemohon untuk memberikan pemaknaan baru terhadap ketentuan yang diuji.
DJP Tidak Boleh Menggeneralisasi Larangan untuk Menutup Informasi
Meski menolak gugatan, pertimbangan MK juga memuat penegasan penting bagi otoritas perpajakan.
MK mengingatkan pejabat pajak tidak dibenarkan menggunakan Pasal 34 UU KUP untuk menggeneralisasi larangan sehingga seluruh informasi menjadi tertutup, termasuk informasi yang tidak berkaitan dengan data perpajakan wajib pajak.
MK juga mengingatkan agar tidak terjadi perlakuan berbeda antara wajib pajak maupun kuasa wajib pajak dalam memperoleh informasi yang menjadi hak mereka.
Artinya, prinsip kerahasiaan perpajakan harus diterapkan secara proporsional dan tidak boleh menjadi alasan untuk membatasi akses wajib pajak terhadap informasi yang relevan dengan pemeriksaan.
Dalam persidangan sebelumnya, pemerintah melalui Staf Ahli Menteri Keuangan Yon Arsal menyampaikan bahwa kebebasan melakukan perekaman dan menyiarkan proses pemeriksaan pajak berpotensi menimbulkan kebocoran data dan informasi wajib pajak.
Pemerintah berpandangan informasi perpajakan dapat memuat data sensitif perusahaan, termasuk struktur biaya, transaksi bisnis, dan informasi pemasok.
Dalam keterangannya di persidangan MK pada 21 Januari 2026, Yon Arsal menyatakan pembatasan perekaman diperlukan untuk menjaga kerahasiaan informasi dan melindungi kepentingan pihak lain.
"Dalil Pemohon yang ingin bebas merekam dan menyiarkan pemeriksaan pajak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak privasi, serta mengabaikan kewajiban konstitusional untuk menghormati hak pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945," ujar Yon Arsal.
Pemerintah juga menegaskan hak atas informasi bukan merupakan hak yang bersifat absolut karena pelaksanaannya harus memperhatikan perlindungan hak orang lain.
Implikasi bagi Wajib Pajak dan Konsultan Pajak
Putusan MK ini menjadi perhatian penting bagi wajib pajak, konsultan pajak, dan praktisi perpajakan yang berhadapan langsung dengan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Di satu sisi, wajib pajak tetap memiliki hak memperoleh informasi yang relevan, memahami dasar koreksi pemeriksaan, menerima SPHP, dan mengikuti pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
Di sisi lain, putusan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pemberian hak otomatis kepada wajib pajak untuk merekam atau menyiarkan seluruh aktivitas pemeriksaan pajak.
Oleh karena itu, wajib pajak dan kuasanya perlu memahami batas antara hak memperoleh informasi, kewajiban menjaga kerahasiaan data, serta tata cara pelaksanaan pemeriksaan yang berlaku.
Putusan ini juga menjadi pengingat bahwa kewenangan menjaga kerahasiaan informasi harus dijalankan secara proporsional, transparan, dan tidak menghilangkan hak wajib pajak dalam memperoleh penjelasan atas proses pemeriksaan.
