DJP Temukan 475.698 Wajib Pajak Hapus Bukti Potong PPh, Email Peringatan Dikirim dan Pembetulan SPT Diminta

Jakarta, PajakOnline – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menemukan sebanyak 475.698 wajib pajak orang pribadi terindikasi menghapus bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2025.

Menindaklanjuti temuan tersebut, DJP telah mengirimkan email resmi secara massal kepada ratusan ribu wajib pajak yang terindikasi melakukan penghapusan bukti potong. Melalui pemberitahuan tersebut, wajib pajak diminta memeriksa kembali kesesuaian data penghasilan, bukti pemotongan PPh, dan pelaporan SPT Tahunan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengungkapkan, DJP telah mengirimkan email imbauan kepada 475.698 wajib pajak orang pribadi yang terindikasi menghapus bukti potong PPh.

"Kami telah mengirimkan email imbauan resmi kepada 475.698 wajib pajak yang terindikasi melakukan penghapusan bukti potong PPh dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi Tahun Pajak 2025," kata Inge, Kamis (11/11/2026).

Menurut Inge, pemberitahuan tersebut bertujuan agar wajib pajak melakukan penelitian, verifikasi, dan pencocokan kembali terhadap data penghasilan yang diterima dengan bukti pemotongan PPh yang dilaporkan dalam SPT Tahunan.

DJP Minta Wajib Pajak Melakukan Pembetulan SPT

Dalam pengumuman resminya, DJP menegaskan bahwa wajib pajak yang bukti potong PPh-nya mengalami penghapusan harus memastikan seluruh data perpajakan telah dilaporkan secara benar.

Apabila ditemukan penghasilan atau informasi perpajakan yang belum dilaporkan sehingga menyebabkan SPT Tahunan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, wajib pajak diimbau segera melakukan pembetulan SPT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

DJP juga meminta wajib pajak memastikan seluruh penghasilan, kredit pajak, bukti pemotongan PPh, serta informasi perpajakan lainnya telah dilaporkan dengan benar, lengkap, dan jelas.

Kewajiban tersebut sejalan dengan prinsip pelaporan SPT sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Penghapusan Bukti Potong Tidak Menghapus Data di DJP

Penghapusan bukti potong dari rancangan SPT Tahunan di aplikasi Coretax DJP tidak serta-merta menghilangkan data pemotongan pajak yang telah dilaporkan oleh pihak pemotong.

Artinya, apabila pemberi kerja atau pihak lain telah menerbitkan dan melaporkan bukti potong, informasi tersebut tetap dapat menjadi bagian dari data administrasi perpajakan DJP.

Oleh karena itu, wajib pajak perlu memahami bahwa menghapus bukti potong dari rancangan SPT tidak berarti penghasilan yang mendasarinya ikut hilang dari administrasi perpajakan.

Meski demikian, penghapusan bukti potong tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran. Wajib pajak tetap perlu memeriksa apakah bukti potong tersebut benar-benar berkaitan dengan penghasilan yang diterima atau terdapat ketidaksesuaian data yang perlu diklarifikasi.

Berpotensi Berlanjut ke SP2DK

DJP mengingatkan SPT yang diisi tidak benar, tidak lengkap, dan tidak jelas dapat menimbulkan konsekuensi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila penghapusan bukti potong menyebabkan penghasilan tidak dilaporkan dan pajak yang seharusnya dibayar menjadi lebih kecil, wajib pajak berpotensi menghadapi kewajiban pembayaran kekurangan pajak beserta sanksi administratif sesuai peraturan perpajakan.

Inge juga menjelaskan apabila imbauan DJP tidak ditindaklanjuti dan data yang dilaporkan masih belum mencerminkan kondisi sebenarnya, otoritas pajak dapat mengambil langkah lanjutan berupa permintaan klarifikasi melalui Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

Waspada Email Palsu Mengatasnamakan DJP

Seiring pengiriman email secara massal, DJP juga mengingatkan wajib pajak agar berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan otoritas pajak.

Email resmi terkait penghapusan bukti potong dikirim menggunakan domain @pajak.go.id. Apabila menerima pemberitahuan serupa dari alamat email dengan domain berbeda, wajib pajak diminta mewaspadainya.

DJP menegaskan seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya. DJP juga tidak pernah meminta wajib pajak mentransfer uang ke rekening pribadi, memberikan kata sandi, kode OTP, ataupun membagikan layar perangkat.

Wajib pajak yang membutuhkan penjelasan dapat menghubungi account representative di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat terdaftar, petugas layanan DJP, Kring Pajak 1500200, atau kanal resmi melalui situs pajak.go.id.