Indonesia Penuhi 80 Persen Persyaratan OECD, Target Anggota Penuh 2028

Jakarta, PajakOnline – Pemerintah Indonesia terus mempercepat reformasi ekonomi dan pembenahan regulasi nasional untuk memenuhi persyaratan keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Hingga 9 November 2026, progres pemenuhan standar atau persyaratan aksesi Indonesia telah mencapai sekitar 80%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia telah menyelesaikan peninjauan terhadap 20 dari 24 sektor yang menjadi bagian dari proses evaluasi teknis OECD.

Meski sebagian besar proses telah berjalan, pemerintah masih menghadapi sejumlah pekerjaan penting, terutama penyempurnaan regulasi yang menjadi persyaratan utama untuk bergabung dengan organisasi ekonomi negara-negara maju tersebut.

"Kita secara keseluruhan sudah comply sekitar 80 persen. Tentu dari 80 persen itu ada beberapa hal yang sifatnya krusial yang memerlukan kelengkapan daripada perundang-undangan," kata Airlangga di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Pemerintah menargetkan Indonesia dapat menjadi anggota penuh OECD pada 2028. Keanggotaan tersebut diharapkan memperkuat kepercayaan investor internasional, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta memperbaiki daya saing ekonomi nasional.

Airlangga mengungkapkan terdapat tiga agenda regulasi utama yang menjadi prioritas pemerintah untuk diselesaikan pada 2027.

Pertama, pengaturan mengenai foreign bribery atau penyuapan terhadap pejabat publik asing dalam transaksi bisnis internasional.

Kedua, revisi Undang-Undang Statistik untuk memperkuat tata kelola data dan sistem statistik nasional.

Ketiga, revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Menurut Airlangga, ketiga agenda tersebut menjadi bagian penting dari penyelarasan regulasi nasional dengan standar dan praktik terbaik OECD.

"Jadi tiga hal itu yang tadi juga dibahas untuk menjadi prioritas guna diselesaikan tahun depan," kata Airlangga.

Aturan Foreign Bribery Jadi Persyaratan Penting

Salah satu perhatian utama dalam proses aksesi Indonesia adalah penyusunan aturan mengenai penyuapan terhadap pejabat asing.

Indonesia dinilai masih membutuhkan penguatan landasan hukum untuk mengatur praktik penyuapan dalam transaksi bisnis internasional.

Airlangga menjelaskan, pengaturan foreign bribery menjadi salah satu persyaratan penting dalam proses keanggotaan OECD.

Pemerintah tengah menyiapkan pengaturan tersebut, termasuk kemungkinan memasukkannya melalui revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Dalam pembahasannya, pemerintah juga melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki dalam kerangka hukum pemberantasan korupsi.

Penguatan aturan ini diharapkan dapat meningkatkan integritas transaksi bisnis internasional, mencegah praktik korupsi lintas negara, serta memperkuat kepastian hukum bagi investor.

Revisi UU Persaingan Usaha untuk Cegah Praktik Monopoli

Agenda kedua yang tidak kalah penting adalah pembaruan regulasi persaingan usaha.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinilai perlu disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan praktik bisnis yang semakin kompleks, termasuk transaksi digital, merger dan akuisisi, serta penguasaan pasar.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah mendorong perubahan regulasi tersebut. Usulan revisinya juga telah masuk dalam inisiatif DPR melalui Komisi VI.

Wakil Ketua KPPU Hilman Pujana menegaskan bahwa proses aksesi OECD merupakan momentum untuk memperkuat kerangka hukum dan kelembagaan persaingan usaha Indonesia.

Menurut Hilman, penyempurnaan regulasi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Sejumlah aspek yang menjadi perhatian meliputi penanganan kartel, pengendalian merger dan akuisisi, kewenangan investigasi, serta penguatan mekanisme penegakan hukum.

KPPU juga mendorong penerapan prinsip persaingan yang adil atau level playing field agar seluruh pelaku usaha, baik badan usaha milik negara maupun swasta, memiliki kesempatan bersaing secara sehat.

Revisi UU Statistik untuk Memperkuat Kualitas Data Nasional

Pemerintah juga memprioritaskan revisi Undang-Undang Statistik sebagai bagian dari reformasi kelembagaan ekonomi.

Kualitas statistik memiliki peran penting dalam penyusunan kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, investasi, dan pembangunan nasional.

Data yang akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan ekonomi.

Selain itu, kualitas data juga berpengaruh terhadap kepercayaan investor dan lembaga internasional dalam menilai kondisi perekonomian Indonesia.

Melalui pembaruan regulasi statistik, pemerintah diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarlembaga, meningkatkan kualitas data sektoral, serta memastikan tersedianya informasi yang kredibel untuk kepentingan publik.

OECD Lakukan Peninjauan Teknis terhadap Indonesia

Proses aksesi Indonesia ke OECD telah memasuki tahap peninjauan teknis atau technical review.

Dewan OECD memutuskan membuka proses aksesi Indonesia pada 20 Februari 2024. Selanjutnya, peta jalan aksesi Indonesia disetujui pada 29 Maret 2024.

Dalam proses tersebut, Indonesia harus menjalani evaluasi terhadap berbagai kebijakan, regulasi, dan praktik kelembagaan nasional oleh komite-komite teknis OECD.

Evaluasi mencakup berbagai bidang, antara lain kebijakan ekonomi, investasi, perpajakan, persaingan usaha, antikorupsi, tata kelola pemerintahan, lingkungan, pendidikan, dan kesehatan.

Berdasarkan perkembangan yang disampaikan pemerintah, Indonesia telah menyelesaikan peninjauan pada 20 dari 24 sektor dengan progres sekitar 80%.

Namun, capaian tersebut tidak berarti Indonesia otomatis diterima sebagai anggota penuh. Setiap komite OECD tetap harus menyelesaikan evaluasi dan memberikan penilaian sesuai standar organisasi.

Sekjen OECD Dijadwalkan Bertemu Presiden Prabowo

Perkembangan proses aksesi Indonesia juga akan dibahas dalam kunjungan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann ke Indonesia yang dijadwalkan pada 25 November 2026.

Dalam agenda tersebut, Mathias Cormann direncanakan bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas perkembangan pemenuhan persyaratan keanggotaan Indonesia.

Kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk menyampaikan kemajuan reformasi regulasi sekaligus memperkuat koordinasi dengan OECD.

Pemerintah berharap seluruh tahapan evaluasi dapat berjalan sesuai jadwal sehingga target keanggotaan penuh pada 2028 dapat tercapai.

Keanggotaan OECD Berpotensi Perkuat Daya Saing Ekonomi

Keanggotaan OECD memiliki arti strategis bagi perekonomian Indonesia. Organisasi ini dikenal mendorong penerapan kebijakan ekonomi yang mengutamakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, persaingan sehat, integritas, serta pembangunan berkelanjutan.

Apabila berhasil menjadi anggota penuh, Indonesia diharapkan memperoleh manfaat berupa peningkatan kepercayaan investor, penguatan standar regulasi, serta terbukanya peluang kerja sama ekonomi internasional.

Namun, proses tersebut juga menuntut konsistensi pemerintah dalam melaksanakan reformasi struktural.

Penyempurnaan regulasi harus diikuti penegakan hukum yang efektif, kepastian berusaha, pemberantasan korupsi, perlindungan persaingan usaha, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan progres pemenuhan persyaratan sekitar 80%, Indonesia telah mencapai tahapan penting dalam perjalanan menuju keanggotaan OECD.

Tantangan berikutnya adalah menyelesaikan tiga agenda regulasi prioritas pada 2027 dan memastikan seluruh standar yang dipersyaratkan benar-benar diterapkan, bukan sekadar dipenuhi secara administratif.

Keberhasilan reformasi tersebut akan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kemampuan Indonesia meningkatkan daya saing ekonomi dan memperkuat posisinya dalam perekonomian global.