Jakarta, PajakOnline – Industri ritel Indonesia menghadapi tantangan berat sepanjang 2026. Tekanan daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah bawah, diperkirakan membatasi pertumbuhan sektor perdagangan ritel nasional hingga akhir tahun.
Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) memperkirakan pertumbuhan industri ritel nasional sepanjang 2026 tidak akan mencapai 5%. Kondisi tersebut terjadi meskipun tingkat kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan atau mal relatif stabil.
Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja mengatakan industri ritel masih menghadapi berbagai tekanan ekonomi, baik dari dalam negeri maupun perkembangan global.
"Meski mengalami berbagai tekanan namun secara tahunan diperkirakan industri usaha ritel masih akan tetap tumbuh meski tidak akan signifikan. Pertumbuhan akan terbatas saja, yaitu tidak akan lebih dari 5%," ujar Alphonzus dikutip Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, persoalan utama bukan semata-mata jumlah pengunjung pusat perbelanjaan, melainkan kemampuan masyarakat untuk melakukan pembelian.
Kelompok masyarakat menengah bawah yang selama ini menjadi konsumen dominan industri ritel masih menghadapi tekanan terhadap pendapatan dan pengeluaran rumah tangga.
Konsumsi Kuat pada Kuartal I, Penjualan Melambat pada Kuartal II dan III
Kinerja industri ritel pada kuartal I 2026 relatif baik karena didukung sejumlah momentum peningkatan konsumsi masyarakat.
Tahun Baru, kenaikan upah minimum, perayaan Imlek, pembayaran tunjangan hari raya (THR), Ramadan, dan Idulfitri menjadi faktor yang mendorong aktivitas belanja masyarakat pada awal tahun.
Namun, situasi berbeda terjadi pada kuartal II dan III 2026. Kedua periode tersebut menjadi musim penjualan yang relatif sepi atau low season karena Ramadan dan Idulfitri berlangsung lebih awal, yakni pada kuartal I.
Kondisi tersebut diperberat oleh ketidakpastian ekonomi global dan tekanan biaya operasional dalam negeri.
Pergerakan nilai tukar mata uang asing, indeks saham, harga emas, hingga aset kripto turut memengaruhi pola konsumsi masyarakat kelas menengah atas.
Sementara itu, kenaikan biaya energi, logistik, suku bunga pinjaman, serta kebijakan penghematan anggaran pemerintah semakin membatasi kemampuan belanja kelompok menengah bawah.
