TRENDING
Penegakan Hukum Pajak, Kanwil DJP Jakarta Barat Lelang 6 Barang SitaanPolemik PPN Pembalut Memanas, Digugat ke MK, Perempuan Pertanyakan Keadilan Pajak atas Kebutuhan BiologisSistem Pajak Digital Diperkuat, DJP Tegaskan Transfer Antarbank Tidak Otomatis Kena PPNOver-estimasi Pertumbuhan Ekonomi 2026DJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangPenegakan Hukum Pajak, Kanwil DJP Jakarta Barat Lelang 6 Barang SitaanPolemik PPN Pembalut Memanas, Digugat ke MK, Perempuan Pertanyakan Keadilan Pajak atas Kebutuhan BiologisSistem Pajak Digital Diperkuat, DJP Tegaskan Transfer Antarbank Tidak Otomatis Kena PPNOver-estimasi Pertumbuhan Ekonomi 2026DJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi Penopang
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Penegakan Hukum Pajak, Kanwil DJP Jakarta Barat Lelang 6 Barang Sitaan

·

Penegakan Hukum Pajak, Kanwil DJP Jakarta Barat Lelang 6 Barang Sitaan

Jakarta, PajakOnline – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Barat akan menyelenggarakan Lelang Eksekusi Bersama pada Rabu, 11 November 2026, dengan menawarkan 6 (enam) barang hasil penyitaan pajak melalui sistem lelang daring (open bidding) pada situs resmi lelang.go.id. Kegiatan yang dilaksanakan secara serentak bersama seluruh Kanwil DJP se-DKI Jakarta dan bekerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) DKI Jakarta tersebut merupakan tindak lanjut atas penagihan aktif terhadap wajib pajak yang masih memiliki tunggakan pajak oleh enam Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Barat.

Pelaksanaan lelang merupakan salah satu instrumen penegakan hukum perpajakan untuk mencairkan tunggakan pajak melalui penjualan barang sitaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui mekanisme lelang negara yang resmi, DJP terus berupaya menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum perpajakan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Selain mendukung optimalisasi penerimaan negara, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pada pelaksanaan kali ini, Kanwil DJP Jakarta Barat menawarkan 6 (enam) barang bergerak yang akan dilelang kepada masyarakat dalam kondisi apa adanya (as is) melalui situs resmi lelang.go.id. Seluruh objek lelang ditawarkan dengan metode open bidding, terbuka untuk umum tanpa kehadiran fisik peserta lelang, serta dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Penetapan pemenang lelang akan dilakukan pada hari pelaksanaan lelang.

Objek lelang yang ditawarkan meliputi:

1. Delapan unit CCTV merk Avigilion Type 5.0L-H4A-BO1-IR-B dengan nilai limit 

Rp23.836.000,00;

2. Sepeda motor Yamaha Nmax 155cc 2DP-R AT dengan nilai limit Rp18.861.100,00;

3. Mobil Toyota Avanza 1300E dengan nilai limit Rp40.670.000,00;

1000877424.jpg

4. Mobil Daihatsu Xenia dengan nilai limit Rp66.719.000,00;

5. Mobil Toyota Innova V dengan nilai limit Rp105.073.000,00; dan

6. Satu paket system video integrasi ruang operasi dengan nilai limit Rp232.674.000,00.

1000877423.jpg

Adapun beberapa ketentuan penting terkait pelaksanaan lelang antara lain sebagai berikut:

a. Informasi lengkap mengenai objek lelang, nilai limit, jadwal penawaran, dan syarat mengikuti 

lelang dapat diakses melalui tautan t.kemenkeu.go.id/lelangjakbar.

b. Pelaksanaan lelang dilakukan pada Rabu, 11 November 2026, sesuai jadwal masing-masing objek lelang.

c. Masyarakat yang berminat dapat melihat objek lelang sejak pengumuman diterbitkan.

d. Peserta lelang wajib memiliki akun yang telah terverifikasi pada portal.lelang.go.id atau lelang.go.id.

e. Uang jaminan lelang harus sudah efektif diterima oleh KPKNL paling lambat satu hari kalender sebelum pelaksanaan lelang. 

f. Penawaran dimulai dari nilai limit dan peserta dapat melakukan penawaran lebih dari satu 

kali hingga batas akhir waktu penawaran.

g. Pemenang lelang wajib melunasi pokok lelang beserta Bea Lelang sebesar 3% paling lambat lima hari kerja setelah pelaksanaan lelang.

Kanwil DJP Jakarta Barat mengimbau masyarakat agar selalu waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan DJP, DJKN, maupun Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). 

Berita lainnya di Headlines