DJP Sebutkan Transaksi QRIS Tidak Otomatis Kena Pajak, Masyarakat Agar Pahami Aturan PPN

Jakarta, PajakOnline – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebutkan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai metode pembayaran tidak serta-merta membuat suatu transaksi dikenakan pajak baru.

Pernyataan tersebut penting untuk meluruskan kesalahpahaman masyarakat mengenai informasi pengenaan pajak atas transaksi menggunakan QRIS. Pada prinsipnya, kewajiban perpajakan ditentukan berdasarkan jenis barang atau jasa yang diperjualbelikan serta ketentuan perpajakan yang berlaku, bukan berdasarkan teknologi atau metode pembayaran yang digunakan.

Karenanya pembayaran menggunakan QRIS tidak otomatis menjadi objek pajak tersendiri. Apabila masyarakat membeli makanan, minuman, pakaian, atau barang lainnya melalui QRIS, perlakuan pajaknya tetap mengikuti ketentuan yang berlaku atas barang atau jasa tersebut.

QRIS merupakan standar nasional pembayaran berbasis kode QR yang dikembangkan Bank Indonesia untuk memudahkan transaksi pembayaran digital.

Penggunaan QRIS hanya berfungsi sebagai sarana pembayaran. Oleh karena itu, tidak tepat apabila setiap transaksi QRIS dianggap otomatis dikenakan PPN tambahan.

Dalam sistem perpajakan Indonesia, PPN dikenakan atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak sesuai Undang-Undang PPN beserta peraturan pelaksanaannya.

Artinya, apabila suatu transaksi memang merupakan objek PPN, kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun pembayaran dilakukan secara tunai, transfer bank, kartu debit, kartu kredit, maupun QRIS.

Sebaliknya, apabila transaksi mendapatkan fasilitas pembebasan atau bukan merupakan objek PPN berdasarkan ketentuan, penggunaan QRIS tidak mengubah status perpajakannya.

Bedakan Pajak dengan Biaya Transaksi QRIS

Masyarakat juga perlu membedakan antara pajak dan biaya layanan pembayaran atau Merchant Discount Rate (MDR).

MDR merupakan biaya jasa yang berkaitan dengan pemrosesan transaksi pembayaran kepada penyelenggara jasa sistem pembayaran. Biaya tersebut bukan merupakan pungutan PPN tambahan kepada konsumen hanya karena menggunakan QRIS.

Ketentuan MDR juga berbeda menurut kategori merchant dan kebijakan Bank Indonesia. Karena itu, pedagang maupun konsumen perlu memahami komponen biaya transaksi agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai pungutan pajak.

Di sisi lain, penggunaan pembayaran digital dapat memberikan jejak transaksi yang membantu proses administrasi dan pengawasan perpajakan.

Namun, keberadaan data transaksi digital tidak berarti setiap pembayaran otomatis dikenakan pajak. DJP tetap harus mendasarkan penentuan kewajiban perpajakan pada peraturan perundang-undangan, karakteristik transaksi, serta status wajib pajak.

Bagi pelaku usaha, pencatatan omzet dan pelaporan kewajiban perpajakan tetap harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk apabila pembayaran diterima melalui QRIS.

Kejelasan informasi mengenai QRIS dan perpajakan menjadi penting di tengah meningkatnya penggunaan pembayaran digital di Indonesia.

Pemerintah perlu memastikan digitalisasi sistem pembayaran berjalan seiring dengan kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta kemudahan administrasi bagi pelaku usaha, khususnya UMKM.

Dengan pemahaman yang benar, masyarakat tidak perlu khawatir setiap kali melakukan pembayaran menggunakan QRIS akan muncul pungutan pajak baru.