Pajak Digital Resmi Berlaku Hari Ini, Tidak Ada Pungutan Ganda

Jakarta, PajakOnline – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) tidak akan menyebabkan pemungutan pajak berganda. Pemerintah juga menegaskan  transfer uang antarbank maupun pengiriman uang kepada keluarga tidak otomatis dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Penerapan sistem pajak digital ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat administrasi perpajakan di tengah pesatnya perkembangan transaksi ekonomi digital lintas negara.

Melalui SPP-TDLN, pemerintah berupaya memastikan transaksi pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar negeri oleh konsumen di Indonesia dapat dipungut PPN sesuai ketentuan yang berlaku.

DJP menegaskan, kebijakan tersebut bukan merupakan jenis pajak baru. Sistem ini merupakan mekanisme penguatan pemungutan PPN agar transaksi digital lintas negara mendapatkan perlakuan perpajakan yang setara dengan transaksi sejenis di dalam negeri.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian masyarakat adalah kemungkinan pengenaan PPN terhadap transfer antarbank, pengiriman uang ke luar negeri, serta transaksi melalui dompet digital.

DJP menegaskan bahwa transfer dana pribadi dan remitansi atau pengiriman uang kepada keluarga tidak otomatis menjadi objek PPN melalui SPP-TDLN.

Pengenaan PPN tetap didasarkan pada jenis transaksi dan kriteria objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan.

Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir bahwa setiap aktivitas transfer uang atau transaksi perbankan akan langsung dikenakan pajak digital.

DJP juga memastikan penerapan SPP-TDLN tidak dimaksudkan untuk menimbulkan pemungutan PPN dua kali atas transaksi yang sama.

Apabila transaksi digital luar negeri telah dikenakan PPN melalui mekanisme pemungutan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) oleh pelaku usaha yang telah ditunjuk, transaksi tersebut tidak seharusnya kembali dipungut melalui mekanisme SPP-TDLN.

Sistem ini dirancang untuk melengkapi mekanisme pemungutan PPN yang sudah berjalan, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap transaksi digital lintas negara.

Kepastian tersebut penting agar konsumen tidak menanggung beban pajak berulang dan pelaku usaha memperoleh kejelasan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Dalam pelaksanaan SPP-TDLN, DJP telah menunjuk enam lembaga sebagai issuer atau pihak yang membantu pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri. Mereka terdiri dari:

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI).

2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

3. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI).

4. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

5. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

6. PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja).

Penunjukan tersebut merupakan bagian dari pengembangan sistem pemungutan pajak digital yang melibatkan lembaga perbankan dan penyedia jasa pembayaran.

Lembaga lainnya masih menjalani tahapan pengujian sistem dan stabilisasi sebelum dapat ditunjuk sebagai pemungut.

Penerapan SPP-TDLN merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemungutan PPN terhadap Transaksi Digital Luar Negeri melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri.

Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat pengawasan dan administrasi perpajakan atas transaksi digital lintas negara.

Sebelum diterapkan, sistem tersebut melalui tahapan pengujian dan stabilisasi untuk memastikan kesiapan teknologi, proses bisnis, pertukaran data, serta integrasi antarlembaga.

Pemerintah juga menekankan pentingnya perlindungan data konsumen. Informasi transaksi harus digunakan secara aman, terbatas, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan SPP-TDLN merupakan langkah penting dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital yang semakin kompleks.

Namun, keberhasilan kebijakan ini tidak cukup hanya diukur dari potensi tambahan penerimaan negara. Pemerintah juga harus memastikan transparansi pemungutan, perlindungan data, kemudahan administrasi, serta tidak adanya pengenaan pajak berganda.

Pengenaan pajak tetap harus didasarkan pada jenis transaksi, kriteria objek pajak, serta ketentuan perpajakan yang berlaku.