TRENDING
Pajak Digital Resmi Berlaku Hari Ini, Tidak Ada Pungutan GandaPemprov Sulbar Hapus 100 Persen Denda dan Tunggakan Pajak Kendaraan Warga Miskin, Berlaku hingga 30 November 2026Daya Beli Masyarakat Turun, Industri Ritel Indonesia Diprediksi Tumbuh di Bawah 5 Persen pada 2026Indonesia Penuhi 80 Persen Persyaratan OECD, Target Anggota Penuh 2028Cadangan Beras Pemerintah Tembus 4,56 Juta Ton, Stok Aman Hadapi Akhir TahunPenegakan Hukum Pajak, Kanwil DJP Jakarta Barat Lelang 6 Barang SitaanPolemik PPN Pembalut Memanas, Digugat ke MK, Perempuan Pertanyakan Keadilan Pajak atas Kebutuhan BiologisSistem Pajak Digital Diperkuat, DJP Tegaskan Transfer Antarbank Tidak Otomatis Kena PPNOver-estimasi Pertumbuhan Ekonomi 2026DJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalPajak Digital Resmi Berlaku Hari Ini, Tidak Ada Pungutan GandaPemprov Sulbar Hapus 100 Persen Denda dan Tunggakan Pajak Kendaraan Warga Miskin, Berlaku hingga 30 November 2026Daya Beli Masyarakat Turun, Industri Ritel Indonesia Diprediksi Tumbuh di Bawah 5 Persen pada 2026Indonesia Penuhi 80 Persen Persyaratan OECD, Target Anggota Penuh 2028Cadangan Beras Pemerintah Tembus 4,56 Juta Ton, Stok Aman Hadapi Akhir TahunPenegakan Hukum Pajak, Kanwil DJP Jakarta Barat Lelang 6 Barang SitaanPolemik PPN Pembalut Memanas, Digugat ke MK, Perempuan Pertanyakan Keadilan Pajak atas Kebutuhan BiologisSistem Pajak Digital Diperkuat, DJP Tegaskan Transfer Antarbank Tidak Otomatis Kena PPNOver-estimasi Pertumbuhan Ekonomi 2026DJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum Global
PajakOnline Logo
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Pemprov Sulbar Hapus 100 Persen Denda dan Tunggakan Pajak Kendaraan Warga Miskin, Berlaku hingga 30 November 2026

·

Pemprov Sulbar Hapus 100 Persen Denda dan Tunggakan Pajak Kendaraan Warga Miskin, Berlaku hingga 30 November 2026

Mamuju, PajakOnline – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui program insentif fiskal 2026, warga yang masuk kelompok Desil 1 sampai Desil 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) berhak memperoleh pembebasan 100 persen denda dan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Program yang diberlakukan mulai 19 Oktober hingga 30 November 2026 tersebut ditujukan kepada masyarakat kategori miskin ekstrem, miskin, dan rentan miskin.

Kebijakan ini menjadi salah satu upaya Pemprov Sulbar untuk meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus mendorong penyelesaian kewajiban pajak kendaraan yang selama ini tertunda.

Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menjadi pihak yang memberlakukan kebijakan insentif tersebut. Pelaksanaannya dikoordinasikan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat dan seluruh unit pelayanan pajak daerah.

Penentuan penerima manfaat tidak dilakukan secara bebas, melainkan mengacu pada data DTSEN. Kelompok Desil 1 sampai Desil 4 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan ekonomi terbawah hingga kelompok rentan miskin.

Kepala Bapenda Sulawesi Barat, Abdul Wahab Hasan Sulur, sebelumnya menekankan pentingnya kesiapan seluruh jajaran dalam menjalankan program relaksasi agar pemberian insentif tepat sasaran.

Dalam persiapan teknis program, Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi Bapenda Sulbar, Muh. Saleh, menjelaskan bahwa pengolahan data DTSEN menjadi bagian penting untuk memastikan wajib pajak yang memenuhi kriteria dapat ditetapkan sebagai penerima manfaat.

Oleh karena itu, koordinasi ant bidang dan UPTD pelayanan pajak diperlukan agar proses verifikasi dan penetapan penerima berjalan tertib serta sesuai ketentuan.

Selain pembebasan denda dan tunggakan bagi kelompok Desil 1–4, Pemprov Sulbar juga memberikan insentif kepada masyarakat umum berupa diskon 50 persen PKB tahun pertama bagi kendaraan yang dimutasi dari luar Sulawesi Barat atau menggunakan pelat nomor non-DC menjadi pelat nomor DC.

Insentif mutasi tersebut memiliki ketentuan tersendiri, antara lain kendaraan harus terdaftar atas nama wajib pajak sesuai identitas KTP. Kendaraan dinas tidak termasuk dalam fasilitas tersebut.

Terdapat dua skema insentif yang perlu dibedakan, yakni pembebasan denda dan tunggakan PKB bagi kelompok Desil 1–4 serta diskon PKB tahun pertama bagi kendaraan yang melakukan mutasi ke Sulawesi Barat.

Untuk memperluas informasi mengenai program tersebut, UPTD Pelayanan Pajak (Samsat) Mamuju bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Barat dan PT Jasa Raharja Mamuju menggelar operasi gabungan pada 6–7 November 2026.

Kegiatan dilaksanakan di kawasan Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Rangas, Mamuju, serta di depan Kantor PJR Mamuju, Kecamatan Kalukku.

Kepala UPTD Pelayanan Pajak Mamuju, Rosianah M. Nadir, memimpin kegiatan bersama petugas Samsat dan unsur kepolisian serta Jasa Raharja.

Selain memeriksa administrasi kendaraan, petugas memberikan edukasi kepada pengendara mengenai kewajiban membayar pajak dan kesempatan memanfaatkan program relaksasi yang masih berlangsung.

Dalam kegiatan selama dua hari tersebut, empat kendaraan tercatat melakukan pembayaran pajak secara langsung di lokasi operasi.

Pemprov Sulbar mengimbau masyarakat yang memenuhi kriteria penerima manfaat agar segera memeriksa status kepesertaan dan administrasi kendaraan melalui kantor Samsat atau UPTD Pelayanan Pajak setempat.

Masyarakat perlu memastikan kesesuaian data kependudukan, data kesejahteraan dalam DTSEN, serta identitas kendaraan sebelum mengajukan pemanfaatan insentif.

Program ini dijadwalkan berakhir pada 30 November 2026. Artinya, masyarakat yang memenuhi persyaratan masih memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraannya dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah daerah.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu menghadirkan keseimbangan antara perlindungan masyarakat berpenghasilan rendah dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, optimalisasi penerimaan PKB tetap menjadi bagian penting dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung pembangunan Sulawesi Barat.

Berita lainnya di Headlines