Tax Ratio Indonesia 9,49: Pemerintah Hadapi Tantangan Perluasan Basis Pajak

Jakarta, PajakOnline – Rasio perpajakan atau tax ratio Indonesia menunjukkan peningkatan hingga September 2026. Berdasarkan perhitungan menggunakan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Pusat Statistik (BPS), tax ratio Indonesia dalam arti sempit mencapai sekitar 9,49 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nominal selama Januari–September 2026.

Capaian tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berada di kisaran 8,58 persen. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan penerimaan perpajakan yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PDB nominal.

Berdasarkan data yang dihimpun, penerimaan perpajakan Indonesia selama sembilan bulan pertama 2026 mencapai Rp1.847,7 triliun. Sementara itu, PDB nominal pada periode yang sama tercatat sebesar Rp19.480,7 triliun.

Dengan membandingkan kedua angka tersebut, rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB mencapai sekitar 9,49 persen.

Pada periode Januari–September 2025, penerimaan perpajakan tercatat Rp1.516,6 triliun dengan PDB nominal Rp17.682,9 triliun. Perbandingan tersebut menghasilkan tax ratio sekitar 8,58 persen.

Angka 9,49 persen merupakan hasil pembulatan perhitungan dari data penerimaan dan PDB. Sejumlah pemberitaan menyebutnya 9,48 persen karena perbedaan pembulatan atau penyajian angka.

Apabila penghitungan memasukkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor sumber daya alam (SDA), tax ratio Indonesia dalam arti luas mencapai 10,63 persen hingga September 2026.

Angka tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 9,50 persen.

Perbedaan tax ratio dalam arti sempit dan luas penting dipahami karena keduanya menggunakan komponen penerimaan negara yang berbeda. Tax ratio dalam arti sempit memperhitungkan penerimaan perpajakan, termasuk pajak serta kepabeanan dan cukai. Sementara itu, penghitungan dalam arti luas turut memasukkan PNBP SDA.

Dengan demikian, kenaikan tax ratio tidak hanya perlu dilihat dari besarnya penerimaan pajak, tetapi juga dari komposisi penerimaan negara dan perkembangan aktivitas ekonomi nasional.