TRENDING
Indonesia Perkuat Pertukaran Data Pajak Global dengan 40 Negara Mulai 2027, DJP Bidik Kepatuhan Perusahaan MultinasionalPemerintah Siapkan Insentif PPh 21 DTP untuk 7,54 Juta Pekerja Tahun DepanTax Ratio Indonesia 9,49: Pemerintah Hadapi Tantangan Perluasan Basis PajakDJP Sebutkan Transaksi QRIS Tidak Otomatis Kena Pajak, Masyarakat Agar Pahami Aturan PPNPajak Digital Resmi Berlaku Hari Ini, Tidak Ada Pungutan GandaPemprov Sulbar Hapus 100 Persen Denda dan Tunggakan Pajak Kendaraan Warga Miskin, Berlaku hingga 30 November 2026Daya Beli Masyarakat Turun, Industri Ritel Indonesia Diprediksi Tumbuh di Bawah 5 Persen pada 2026Indonesia Penuhi 80 Persen Persyaratan OECD, Target Anggota Penuh 2028Cadangan Beras Pemerintah Tembus 4,56 Juta Ton, Stok Aman Hadapi Akhir TahunPenegakan Hukum Pajak, Kanwil DJP Jakarta Barat Lelang 6 Barang SitaanPolemik PPN Pembalut Memanas, Digugat ke MK, Perempuan Pertanyakan Keadilan Pajak atas Kebutuhan BiologisSistem Pajak Digital Diperkuat, DJP Tegaskan Transfer Antarbank Tidak Otomatis Kena PPNOver-estimasi Pertumbuhan Ekonomi 2026DJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarIndonesia Perkuat Pertukaran Data Pajak Global dengan 40 Negara Mulai 2027, DJP Bidik Kepatuhan Perusahaan MultinasionalPemerintah Siapkan Insentif PPh 21 DTP untuk 7,54 Juta Pekerja Tahun DepanTax Ratio Indonesia 9,49: Pemerintah Hadapi Tantangan Perluasan Basis PajakDJP Sebutkan Transaksi QRIS Tidak Otomatis Kena Pajak, Masyarakat Agar Pahami Aturan PPNPajak Digital Resmi Berlaku Hari Ini, Tidak Ada Pungutan GandaPemprov Sulbar Hapus 100 Persen Denda dan Tunggakan Pajak Kendaraan Warga Miskin, Berlaku hingga 30 November 2026Daya Beli Masyarakat Turun, Industri Ritel Indonesia Diprediksi Tumbuh di Bawah 5 Persen pada 2026Indonesia Penuhi 80 Persen Persyaratan OECD, Target Anggota Penuh 2028Cadangan Beras Pemerintah Tembus 4,56 Juta Ton, Stok Aman Hadapi Akhir TahunPenegakan Hukum Pajak, Kanwil DJP Jakarta Barat Lelang 6 Barang SitaanPolemik PPN Pembalut Memanas, Digugat ke MK, Perempuan Pertanyakan Keadilan Pajak atas Kebutuhan BiologisSistem Pajak Digital Diperkuat, DJP Tegaskan Transfer Antarbank Tidak Otomatis Kena PPNOver-estimasi Pertumbuhan Ekonomi 2026DJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 Miliar
PajakOnline Logo
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Indonesia Perkuat Pertukaran Data Pajak Global dengan 40 Negara Mulai 2027, DJP Bidik Kepatuhan Perusahaan Multinasional

·

Indonesia Perkuat Pertukaran Data Pajak Global dengan 40 Negara Mulai 2027, DJP Bidik Kepatuhan Perusahaan Multinasional

Jakarta, PajakOnline – Pemerintah Indonesia memperkuat kerja sama perpajakan internasional dengan menandatangani kesepakatan pertukaran informasi pajak perusahaan multinasional melalui mekanisme Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of GloBE Information (GIR MCAA).

Melalui kesepakatan tersebut, Indonesia membuka akses pertukaran informasi perpajakan secara otomatis dengan 40 negara atau yurisdiksi yang sebelumnya telah menandatangani perjanjian serupa.

Pertukaran informasi tersebut dijadwalkan mulai 2027 dan menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan penerapan Pajak Minimum Global atau Global Minimum Tax (GMT).

Penandatanganan deklarasi GIR MCAA dilakukan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam forum Competent Authorities Conference ke-13 yang berlangsung di Kotor, Montenegro, pada 27–29 Oktober 2026.

Berdasarkan daftar Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) per 1 Oktober 2026, terdapat 40 negara atau yurisdiksi yang telah menandatangani GIR MCAA sebelum Indonesia bergabung.

Dengan keikutsertaan Indonesia, jumlah penandatangan kesepakatan tersebut menjadi 41 yurisdiksi.

DJP menyatakan, kerja sama ini membuka jalan bagi pertukaran informasi GloBE Information Return (GIR) secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEOI).

Kesepakatan GIR MCAA perlu dibedakan dari mekanisme pertukaran informasi rekening keuangan yang selama ini telah dijalankan Indonesia.

Indonesia sudah melaksanakan pertukaran informasi keuangan secara otomatis berdasarkan Common Reporting Standard (CRS) sejak 2018 untuk tahun data 2017.

Sementara itu, GIR MCAA secara khusus mengatur pertukaran laporan informasi terkait penerapan ketentuan Pajak Minimum Global pada grup perusahaan multinasional.

Kesepakatan terbaru ini bukan berarti seluruh data pajak masyarakat Indonesia akan dipertukarkan dengan 40 negara.

Informasi yang dipertukarkan melalui GIR berkaitan dengan grup perusahaan multinasional yang masuk dalam cakupan ketentuan GloBE.

Berita lainnya di Headlines