Pemerintah Siapkan Insentif PPh 21 DTP untuk 7,54 Juta Pekerja Tahun Depan

Jakarta, PajakOnline – Pemerintah menyiapkan perluasan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi sekitar 7,54 juta pekerja sektor formal pada 2027. Kebijakan ini dirancang untuk membantu menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok pekerja berpenghasilan menengah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, insentif PPh Pasal 21 DTP direncanakan diberikan kepada pekerja dengan penghasilan bruto maksimal Rp10 juta per bulan.

Berbeda dengan kebijakan 2026 yang menyasar sejumlah sektor tertentu, pemerintah berencana memperluas cakupan penerima insentif pada 2027 ke seluruh sektor usaha.

"Untuk PPh DTP kebanyakan sektor formal. Itu, kan (yang berpenghasilan) di bawah Rp10 juta. Targetnya itu," kata Airlangga Hartarto dikutip Rabu (11/11/2026).

Menurut Airlangga, perluasan insentif tersebut merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintah untuk 2027. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat memberikan tambahan penghasilan yang dapat dibawa pulang pekerja atau take home pay.

Pada 2026, fasilitas PPh Pasal 21 DTP diberikan kepada pekerja pada sektor tertentu, terutama industri padat karya dan pariwisata.

Sektor yang menjadi sasaran meliputi industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit, serta pariwisata.

Sementara itu, pada tahun depan atau 2027 pemerintah merencanakan perluasan fasilitas tersebut kepada pekerja di seluruh sektor usaha dengan batas penghasilan yang ditentukan.

Dengan target sekitar 7,54 juta pekerja, kebijakan ini diharapkan tidak hanya memberikan dukungan kepada industri padat karya, tetapi juga menjangkau kelompok pekerja formal di sektor ekonomi lainnya.

Meski cakupannya diperluas, pemerintah tetap menempatkan sejumlah sektor sebagai prioritas, terutama industri alas kaki, tekstil dan produk tekstil (TPT), elektronik, serta pariwisata.

DJP Masih Menghitung Dampak terhadap Penerimaan Negara

Rencana pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP membutuhkan perhitungan fiskal yang cermat. Pemerintah harus memastikan kebijakan tersebut memberikan manfaat bagi pekerja tanpa mengganggu keberlanjutan penerimaan negara.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto sebelumnya menjelaskan DJP masih mengkaji konsekuensi fiskal dari perluasan insentif tersebut.

Menurut Bimo, pemerintah perlu menghitung jumlah wajib pajak yang terdampak, kontribusi penerimaan dari kelompok pekerja yang menerima fasilitas, serta potensi berkurangnya penerimaan pajak akibat pemberian insentif.

Bimo menegaskan desain kebijakan harus tepat sasaran dan tetap menjaga kekuatan basis penerimaan perpajakan.

Mengenai bentuk akhir fasilitas, persyaratan penerima, mekanisme pemberian, serta besaran anggaran masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.

PPh 21 DTP untuk Menjaga Daya Beli Kelas Menengah

Pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja formal.

Melalui skema ini, PPh Pasal 21 yang seharusnya dibayar atas penghasilan pekerja yang memenuhi persyaratan akan ditanggung pemerintah sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Pekerja dapat memperoleh penghasilan bersih yang lebih besar karena beban PPh Pasal 21 yang memenuhi kriteria tidak dipotong dari penghasilannya.

Kebijakan ini juga diharapkan dapat membantu menjaga konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Airlangga sebelumnya juga menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan berbagai stimulus lain untuk 2027, termasuk Program Magang Nasional bagi 150.000 peserta, Program Vokasi Nasional untuk 300.000 peserta, serta evaluasi kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Hingga saat ini Pemerintah masih melakukan koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Keuangan untuk mematangkan jumlah penerima, kriteria pekerja, serta dampak kebijakan terhadap penerimaan negara.