MUI Tetapkan Fatwa Haram untuk Vape

Jakarta, PajakOnline - Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menetapkan Fatwa MUI Nomor 131 tahun  2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape. 

Komisi Fatwa MUI menegaskan tidak hanya penggunaannya, tetapi seluruh rantai mulai dari produksi hingga perdagangan rokok elektrik tersebut dinyatakan haram. 

Keputusan penting ini ditandatangani langsung Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub, serta diketahui oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta baru-baru ini.  

Bawa dampak buruk Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH  Asrorun Niam Sholeh memaparkan dasar pertimbangan yang melandasi terbitnya fatwa ini.  

Menurutnya, penggunaan rokok elektrik membawa dampak buruk yang nyata bagi masyarakat, baik dari segi kesehatan maupun sosial. 

"Menggunakan rokok elektrik (REL)/ vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," ujar Prof Niam.

Fatwa ini menjelaskan rokok elektrik merupakan perangkat bertenaga baterai yang memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan perasa untuk menghasilkan uap yang dihirup.  

MUI menyoroti kandungan nikotin di dalamnya yang bersifat adiktif serta memiliki dampak negatif serius terhadap sistem saraf dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. 

Tidak hanya menyasar konsumen atau pengguna, fatwa ini juga memperluas cakupan keharaman pada aspek bisnis dan penyalahgunaannya.  

Poin kedua dan ketiga dalam ketetapan hukum fatwa tersebut secara eksplisit menyatakan menyalahgunakan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya adalah haram.  

Begitu pula dengan aktivitas memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL) atau vape, yang diputuskan berstatus hukum haram secara mutlak. 

"Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram," kata Prof Niam mengutip poin kedua dan ketiga dalam ketentuan hukum fatwa ini.  

Dengan diterbitkannya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 ini, Prof Niam berharap masyarakat, khususnya para pelaku usaha dan generasi muda, dapat memahami serta mematuhi ketentuan hukum Islam demi menjaga kesehatan jasmani, kelestarian lingkungan, serta melindungi diri dari ancaman bahaya narkoba dan zat adiktif lainnya.  

Ketentuan  Ketentuan Umum Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan: 

1.Rokok Elektronik/Elektrik (REL) atau yang dikenal Vape adalah rokok elektronik dengan perangkat bertenaga baterai atau lainnya yang dapat memanaskan zat yang mengandung bahan nikotin, gliserin, dan penambah rasa untuk menghasilkan uap (aerosol) yang dihirup oleh pengguna. 

2.Nikotin adalah senyawa alkaloid yang secara alami terkandung dalam tanaman tembakau maupun dapat diperoleh melalui proses sintesis, yang digunakan dalam produk rokok konvensional maupun rokok elektrik yang memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, serta berdampak negatif terhadap kesehatan. 

Ketentuan Hukum 

1.Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya 

2.Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram 

3.Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram. 

Rekomendasi 

1.Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape disertai dengan sanksinya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat 

2.Presiden harus mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik/vape guna melindungi masyarakat dari paparan dan dampak negatif yang ditimbulkan 

3.Pemerintah perlu segera melakukan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga/Badan agar kebijakan pelarangan vape ini terkoordinasi dan terkonsolidasi, serta tidak berjalan sendiri-sendiri 

4.Kementerian Kesehatan menyusun kebijakan tentang larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat 

5.BPOM memperketat pengawasan terhadap produk rokok elektrik/vape dan memperkuat koordinasi dengan BNN dan aparat penegak hukum dalam pertukaran informasi serta penanganan produk vape 

6.Kementerian Perindustrian melarang izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinan industri vape dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan vape sebagai media peredaran dan konsumsi zat terlarang 

7.Kementerian Keuangan mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk 

8.BNN dan aparat penegak hukum menutup segala celah peredaran narkoba salah satunya melalui vape dan melakukan penindakan terhadap peredaran dan penyalahgunaan vape secara tegas. 

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkapkan remaja di Indonesia banyak mengonsumsi rokok elektronik atau vape. Ini menjadi alarm bahaya karena memiliki risiko kesehatan yang tinggi. 

Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menepis konsepsi keamanan rokok elektronik bagi kesehatan karena tidak menghasilkan tar dan melalui pembakaran tembakau. Nadia memaparkan bahwa nikotin bersifat berbahaya karena dicampur zat tambahan untuk menghadirkan kenyamanan bagi konsumen di tenggorokan. 

Nadia menyoroti anak-anak dan remaja menjadi konsumen vape karena promosi dan pemasaran yang dilakukan oleh industri rokok elektronik, khususnya dengan klaim keamanan bagi kesehatan. 

Seiring pertambahan umur, aanak-anak dan remaja dapat dipengaruhi oleh industri rokok elektronik karena mengalami perkembangan otak, khususnya dalam aspek emosi dan pencarian jati diri. 

Kapolri Minta MUI Terbitkan Fatwa Haram 

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebelumnya telah meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa haram terkait rokok elektrik atau vape. 

Permintaan tersebut disampaikan Suyudi menyusul maraknya ancaman peredaran narkotika jenis baru berbentuk cair yang diselundupkan melalui rokok elektrik. 

Menurut Suyudi, vape sangat berbahaya karena kemasannya terselubung dan beraroma buah-buahan, sehingga sulit dibedakan dari rokok elektrik biasa oleh masyarakat maupun petugas di lapangan. 

Suyudi menambahkan, penyelundupan sabu cair dan ekstrak ganja cair ke Indonesia merupakan bentuk perang terselubung yang dirancang jaringan internasional untuk merusak masa depan bangsa. 

Oleh karena itu, dia berharap MUI Pusat bisa menerbitkan fatwa atau rekomendasi keagamaan agar bisa melarang rokok elektrik atau vape.