DJP Prioritaskan Restitusi Pajak bagi Wajib Pajak Kecil dan Industri Padat Karya

Jakarta, PajakOnline – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempercepat penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi bagi wajib pajak (WP) berskala kecil dan pelaku usaha di sektor industri padat karya.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Keuangan Suahasil Nazara agar pengembalian dana milik wajib pajak yang membutuhkan dukungan arus kas atau cash flow dapat diproses lebih cepat. Kelompok usaha kecil dan industri padat karya dinilai lebih rentan menghadapi tekanan ekonomi sehingga membutuhkan kepastian likuiditas untuk mempertahankan kegiatan usaha.

Kepala Subdirektorat Peraturan PPN Industri DJP Endro Tribudi Setijanto menjelaskan pemerintah memberikan perhatian khusus kepada wajib pajak kecil karena kelompok tersebut dinilai paling merasakan tekanan perekonomian.

"Ada perintah untuk mempercepat restitusi karena mereka kita anggap yang paling suffer di perekonomian," kata Endro dalam Seminar Nasional Taxplore UI 2026, dikutip Rabu (11/11/2026).

Menurut Endro, percepatan restitusi juga diarahkan kepada perusahaan di sektor padat karya dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dia menegaskan, restitusi merupakan pengembalian uang yang secara hukum menjadi hak wajib pajak, bukan hak negara.

"Prinsipnya, restitusi itu adalah mengembalikan uang yang bukan hak negara," tegasnya.

Restitusi Bukan Berarti Harus Melalui Pemeriksaan

Endro menjelaskan, terdapat dua mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dapat ditempuh wajib pajak.

Pertama, restitusi melalui mekanisme pemeriksaan oleh DJP. Kedua, pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak atau restitusi dipercepat yang dapat diberikan kepada wajib pajak yang memenuhi persyaratan.

Dalam mekanisme pengembalian pendahuluan, DJP melakukan penelitian terhadap permohonan dan persyaratan wajib pajak tanpa harus terlebih dahulu melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.

Endro menekankan perbedaan kedua mekanisme tersebut terletak pada prosedur dan jangka waktu penyelesaian, bukan pada ada atau tidaknya hak wajib pajak untuk menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Berdasarkan penjelasan Endro, penelitian untuk pengembalian pendahuluan PPN dapat berlangsung sekitar satu bulan. Sementara itu, restitusi melalui pemeriksaan dapat membutuhkan waktu hingga satu tahun.

Wajib pajak yang tidak memenuhi kriteria pengembalian pendahuluan tetap memiliki hak untuk mengajukan restitusi melalui mekanisme pemeriksaan sesuai ketentuan perpajakan.

PMK 28 Tahun 2026 Menjadi Landasan Restitusi Dipercepat

Kebijakan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Peraturan tersebut mulai berlaku pada 1 Mei 2026 dan menggantikan ketentuan sebelumnya yang diatur dalam PMK Nomor 39/PMK.03/2018 beserta perubahannya.

PMK 28/2026 mengatur tiga kelompok wajib pajak yang dapat memperoleh fasilitas pengembalian pendahuluan, yakni:

1. -Wajib pajak dengan kriteria tertentu.
2. -Wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu.
3. -Pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah.

Pengaturan tersebut bertujuan memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang memenuhi persyaratan, sekaligus meningkatkan ketepatan dan efektivitas pengawasan perpajakan.

Untuk PKP berisiko rendah, ketentuan PMK 28/2026 mengatur penerbitan keputusan atau pemberitahuan terkait pengembalian pendahuluan paling lama satu bulan sejak permohonan diterima.

Restitusi Berpengaruh terhadap Arus Kas Dunia Usaha

Ketua Tax Payer Community (Masyarakat Pembayar Indonesia) Abdul Koni mengatakan, restitusi adalah hak wajib pajak. "Percepatan restitusi memiliki arti penting bagi keberlangsungan dunia usaha. Dana kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan dapat digunakan kembali untuk cash flow pelaku usaha membiayai kebutuhan operasional, pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, serta memenuhi kewajiban lainnya," kata Koni.

Koni menambahkan, bagi industri padat karya, kelancaran arus kas menjadi salah satu faktor penting untuk mempertahankan produksi dan menjaga keberlangsungan lapangan kerja.

Sedangkan, sambung Koni, bagi pelaku UMKM dan wajib pajak berskala kecil, pengembalian dana yang lebih cepat dapat membantu menjaga modal kerja dan mengurangi tekanan pembiayaan usaha.

Berdasarkan data pemerintah, realisasi restitusi pajak hingga akhir September 2026 mencapai Rp198,71 triliun, turun 38,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Restitusi tersebut terdiri atas pengembalian PPN dan PPnBM sebesar Rp137,79 triliun, restitusi PPh Rp59,08 triliun, serta restitusi jenis pajak lainnya Rp1,84 triliun.

Besarnya nilai restitusi menunjukkan bahwa pengelolaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak merupakan bagian penting dalam kebijakan fiskal dan pengelolaan likuiditas dunia usaha.

Kepastian Pengembalian Pajak dan Kepercayaan Wajib Pajak

Sebelumnya, Menteri Keuangan Suahasil Nazara telah menginstruksikan DJP agar mempercepat pengembalian restitusi, terutama kepada industri padat karya dan UMKM yang membutuhkan dukungan arus kas.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan kehati-hatian dalam proses restitusi bukan dimaksudkan untuk mempersulit wajib pajak.

DJP tetap perlu melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk memastikan ketepatan perhitungan serta keabsahan hak pengembalian pajak.