TRENDING
Gaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek SyaratnyaDJP Temukan 475.698 Wajib Pajak Hapus Bukti Potong PPh, Email Peringatan Dikirim dan Pembetulan SPT DimintaSaldo Deposit Pajak di Coretax Tidak Otomatis Terpotong, WP Agar Pahami PemindahbukuanPeta Politik Pasca Mundurnya Gibran: Menuju Konsolidasi Penuh di Bawah Kendali PrabowoMUI Tetapkan Fatwa Haram untuk VapeDJP Prioritaskan Restitusi Pajak bagi Wajib Pajak Kecil dan Industri Padat KaryaIndonesia Perkuat Pertukaran Data Pajak Global dengan 40 Negara Mulai 2027, DJP Bidik Kepatuhan Perusahaan MultinasionalPemerintah Siapkan Insentif PPh 21 DTP untuk 7,54 Juta Pekerja Tahun DepanTax Ratio Indonesia 9,49: Pemerintah Hadapi Tantangan Perluasan Basis PajakDJP Sebutkan Transaksi QRIS Tidak Otomatis Kena Pajak, Masyarakat Agar Pahami Aturan PPNPajak Digital Resmi Berlaku Hari Ini, Tidak Ada Pungutan GandaPemprov Sulbar Hapus 100 Persen Denda dan Tunggakan Pajak Kendaraan Warga Miskin, Berlaku hingga 30 November 2026Daya Beli Masyarakat Turun, Industri Ritel Indonesia Diprediksi Tumbuh di Bawah 5 Persen pada 2026Indonesia Penuhi 80 Persen Persyaratan OECD, Target Anggota Penuh 2028Cadangan Beras Pemerintah Tembus 4,56 Juta Ton, Stok Aman Hadapi Akhir TahunPenegakan Hukum Pajak, Kanwil DJP Jakarta Barat Lelang 6 Barang SitaanGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek SyaratnyaDJP Temukan 475.698 Wajib Pajak Hapus Bukti Potong PPh, Email Peringatan Dikirim dan Pembetulan SPT DimintaSaldo Deposit Pajak di Coretax Tidak Otomatis Terpotong, WP Agar Pahami PemindahbukuanPeta Politik Pasca Mundurnya Gibran: Menuju Konsolidasi Penuh di Bawah Kendali PrabowoMUI Tetapkan Fatwa Haram untuk VapeDJP Prioritaskan Restitusi Pajak bagi Wajib Pajak Kecil dan Industri Padat KaryaIndonesia Perkuat Pertukaran Data Pajak Global dengan 40 Negara Mulai 2027, DJP Bidik Kepatuhan Perusahaan MultinasionalPemerintah Siapkan Insentif PPh 21 DTP untuk 7,54 Juta Pekerja Tahun DepanTax Ratio Indonesia 9,49: Pemerintah Hadapi Tantangan Perluasan Basis PajakDJP Sebutkan Transaksi QRIS Tidak Otomatis Kena Pajak, Masyarakat Agar Pahami Aturan PPNPajak Digital Resmi Berlaku Hari Ini, Tidak Ada Pungutan GandaPemprov Sulbar Hapus 100 Persen Denda dan Tunggakan Pajak Kendaraan Warga Miskin, Berlaku hingga 30 November 2026Daya Beli Masyarakat Turun, Industri Ritel Indonesia Diprediksi Tumbuh di Bawah 5 Persen pada 2026Indonesia Penuhi 80 Persen Persyaratan OECD, Target Anggota Penuh 2028Cadangan Beras Pemerintah Tembus 4,56 Juta Ton, Stok Aman Hadapi Akhir TahunPenegakan Hukum Pajak, Kanwil DJP Jakarta Barat Lelang 6 Barang Sitaan
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Saldo Deposit Pajak di Coretax Tidak Otomatis Terpotong, WP Agar Pahami Pemindahbukuan

·

Saldo Deposit Pajak di Coretax Tidak Otomatis Terpotong, WP Agar Pahami Pemindahbukuan

Jakarta, PajakOnline - Wajib pajak atau WP yang memiliki saldo Deposit Pajak dalam sistem Coretax DJP perlu memahami mekanisme penggunaannya. Sebab, saldo deposit yang tersedia tidak serta-merta otomatis terpotong untuk melunasi seluruh kewajiban perpajakan, khususnya pembayaran Surat Tagihan Pajak (STP).

Pemahaman ini penting agar wajib pajak tidak keliru menganggap bahwa setiap saldo deposit yang telah disetorkan akan langsung digunakan untuk membayar tagihan pajak yang muncul dalam sistem Coretax.

Deposit Pajak merupakan salah satu fasilitas dalam sistem administrasi perpajakan terbaru yang memungkinkan wajib pajak menyetorkan dana terlebih dahulu sebelum kewajiban pajak tertentu timbul.

Dengan fasilitas tersebut, wajib pajak dapat mempersiapkan pembayaran pajak lebih awal sehingga proses pelunasan kewajiban perpajakan menjadi lebih fleksibel.

Penegasan mengenai penggunaan Deposit Pajak pernah disampaikan DJP melalui akun media sosial Kring Pajak, dikutip Kamis (12/11/2026).

Dalam penjelasannya, Kring Pajak menyatakan:

“Untuk pembayaran STP tidak otomatis terpotong dari deposit pajak ya.”

Penjelasan tersebut menegaskan saldo Deposit Pajak tidak otomatis digunakan untuk melunasi STP. WP perlu melakukan proses pemindahbukuan (Pbk) agar saldo deposit dapat dialokasikan untuk membayar kewajiban pajak tertentu.

Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 103 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 yang mengatur pembayaran dan penyetoran pajak menggunakan Deposit Pajak dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan.

Artinya, keberadaan saldo deposit dalam akun wajib pajak tidak dengan sendirinya berarti seluruh tagihan pajak telah lunas.

Cara Menggunakan Deposit Pajak untuk Membayar STP

Agar tidak terjadi kesalahan administrasi, wajib pajak perlu memperhatikan tahapan penggunaan Deposit Pajak melalui Coretax DJP.

Berikut mekanisme pengajuan pemindahbukuan (Pbk);

1. Login ke akun Coretax DJP melalui https://coretaxdjp.pajak.go.id.

2. Pilih menu Pembayaran.

3. Masuk ke menu Permohonan Pemindahbukuan.

4. Klik Buat Permohonan Pemindahbukuan Baru.

5. Pilih sumber dana pada bagian Kredit atau saldo deposit yang tersedia.

6. Tentukan tujuan pemindahbukuan sesuai kewajiban pajak yang akan dilunasi.

7. Pilih jenis kewajiban berupa tagihan pajak apabila pemindahbukuan ditujukan untuk pembayaran STP.

8. Lengkapi data permohonan dan lakukan penandatanganan elektronik.

9. Kirim permohonan dan simpan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

Setelah permohonan dikirim, wajib pajak dapat memantau status penyelesaiannya melalui menu permohonan pemindahbukuan.

Apabila pemindahbukuan diproses secara otomatis, sistem akan menerbitkan dokumen Bukti Pemindahbukuan. Sementara itu, permohonan yang memerlukan penelitian akan diproses sesuai prosedur yang berlaku.

Deposit Pajak Dapat Digunakan Lintas Tahun

Hal lain yang perlu diketahui adalah Deposit Pajak tidak selalu terbatas untuk kewajiban pajak pada tahun ketika dana tersebut disetorkan.

Saldo deposit yang belum digunakan pada tahun sebelumnya tetap dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan pada tahun berikutnya, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

WP dapat mengelola dana deposit sebagai persiapan pembayaran kewajiban pajak, baik untuk masa pajak berjalan maupun kewajiban pajak tahun sebelumnya yang masih harus diselesaikan.

Namun, WP tetap harus memerhatikan kesesuaian jenis pembayaran, saldo yang tersedia, serta mekanisme pemindahbukuan.

Periksa Saldo melalui Buku Besar Coretax

Untuk memastikan jumlah dana yang masih tersedia, wajib pajak dapat memeriksa Buku Besar (Ledger) dalam Coretax DJP.

Pemeriksaan dapat dilakukan dengan memperhatikan transaksi deposit dan kolom nilai sisa atau saldo kredit tersisa.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana yang tercatat benar-benar masih tersedia dan belum dialokasikan untuk pembayaran kewajiban perpajakan lainnya.

Dalam pengelolaan deposit, Coretax juga menerapkan prinsip First In First Out (FIFO), yaitu saldo deposit yang lebih dahulu disetorkan akan digunakan terlebih dahulu ketika dilakukan pembayaran melalui mekanisme yang relevan.

Kehadiran Deposit Pajak merupakan bagian dari transformasi administrasi perpajakan melalui Coretax DJP.

Fasilitas ini memberikan fleksibilitas bagi wajib pajak dalam mempersiapkan pembayaran pajak. Namun, kemudahan tersebut harus diikuti pemahaman terhadap mekanisme pemanfaatan dana.

WP disarankan melakukan rekonsiliasi secara berkala antara saldo deposit, transaksi pemindahbukuan, SPT, serta tagihan pajak yang masih harus dibayar.

Jangan sampai wajib pajak merasa sudah melunasi kewajiban hanya karena memiliki saldo deposit, padahal proses pemindahbukuan belum dilakukan atau belum selesai.

Dengan memahami mekanisme tersebut, pengelolaan pembayaran pajak melalui Coretax diharapkan semakin tertib, transparan, dan akuntabel.

PajakOnline – Media Komunitas Pembayar Pajak

Berita lainnya di Headlines