Gaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek Syaratnya

Jakarta, PajakOnline – Pemerintah menyiapkan kelanjutan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk tahun anggaran 2027. Namun, fasilitas yang ditujukan untuk meringankan beban pajak pekerja tersebut tidak otomatis berlaku bagi seluruh karyawan atau para pekerja di Indonesia.

Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria awal bagi pekerja yang akan menjadi sasaran penerima insentif. Salah satu persyaratan utamanya adalah batas penghasilan bulanan, yakni di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sampai dengan Rp10 juta.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Inge Diana Rismawanti menjelaskan, rencana pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP pada 2027 masih dalam tahap pembahasan, termasuk penghitungan kebutuhan anggarannya.

"Dapat kami sampaikan bahwa saat ini penghitungan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut masih dalam proses pembahasan dan belum terdapat keputusan final," kata Inge kepada CNBC Indonesia, Kamis (12/11/2026).

Berdasarkan keterangan DJP, rencana perluasan fasilitas PPh Pasal 21 DTP pada 2027 ditujukan kepada pekerja di seluruh sektor usaha yang memiliki penghasilan di atas PTKP hingga Rp10 juta per bulan.

Artinya, cakupan insentif direncanakan tidak lagi terbatas pada sektor-sektor usaha tertentu sebagaimana skema insentif yang selama ini diterapkan.

Dengan perluasan tersebut, pekerja formal dari berbagai bidang usaha berpeluang memperoleh manfaat, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

Namun, batas penghasilan Rp10 juta bukan berarti seluruh pekerja dengan gaji di bawah angka tersebut otomatis menerima fasilitas. Penghasilan dan ketentuan PTKP tetap menjadi bagian penting dalam menentukan kelayakan penerima.

DJP menjelaskan pembahasan kebijakan PPh Pasal 21 DTP 2027 dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan.

Masyarakat dan dunia usaha masih perlu menunggu regulasi teknis yang akan mengatur mekanisme pemberian insentif, persyaratan penerima, serta tata cara pelaksanaannya.

Pemerintah merencanakan pemberian fasilitas tersebut untuk masa pajak Januari hingga Desember 2027. Akan tetapi, sampai 11 November 2026, penghitungan anggaran dan keputusan final kebijakan masih dalam proses.

Target Penerima Berpotensi Mencapai 13 Juta Pekerja

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan  perluasan fasilitas PPh Pasal 21 DTP pada 2027 berpotensi menjangkau sekitar 13 juta pekerja sektor formal dengan penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan.

Angka tersebut lebih besar dibandingkan proyeksi awal yang sebelumnya menyebut sekitar 7,5 juta pekerja.

Perluasan sasaran ini menunjukkan upaya pemerintah memperkuat daya beli masyarakat melalui pengurangan beban pajak atas penghasilan pekerja.

Pemerintah Juga Mengkaji Kenaikan PTKP

Selain insentif PPh Pasal 21 DTP, pemerintah juga sedang mengkaji penyesuaian batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Saat ini, PTKP untuk wajib pajak orang pribadi masih sebesar Rp54 juta per tahun atau setara Rp4,5 juta per bulan bagi wajib pajak dengan status tidak kawin tanpa tanggungan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan penyesuaian PTKP direncanakan berlaku pada 2027. Namun, pembahasan mengenai besaran kenaikan dan waktu pemberlakuannya belum sepenuhnya selesai.

Kenaikan PTKP diharapkan dapat mengurangi beban pajak masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah, sekaligus meningkatkan pendapatan yang dapat dibelanjakan untuk kebutuhan rumah tangga.

Insentif Pajak Menjadi Instrumen Menjaga Daya Beli

Rencana perluasan PPh Pasal 21 DTP merupakan salah satu instrumen fiskal pemerintah untuk menjaga konsumsi rumah tangga dan memperkuat aktivitas ekonomi pada 2027.

Dalam skema PPh Pasal 21 DTP, pajak penghasilan yang seharusnya menjadi kewajiban pekerja yang memenuhi persyaratan ditanggung oleh pemerintah sesuai ketentuan. Dengan demikian, pekerja memperoleh manfaat berupa berkurangnya beban pajak atas penghasilannya.

Namun, perusahaan dan pemberi kerja tetap harus memperhatikan ketentuan administrasi perpajakan, termasuk pemotongan, pelaporan, dan bukti potong sesuai regulasi yang berlaku.