Gibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari Ini

Jakarta, PajakOnline – Peta politik dan ketatanegaraan Indonesia memasuki babak baru. Jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dinyatakan mengalami kekosongan setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026).

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan, sejak Gibran menyatakan mundur, posisi Wakil Presiden RI mengalami kekosongan. 

MPR selanjutnya memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memproses pengisian jabatan tersebut sesuai mekanisme ketatanegaraan.

"Sejak hari ini maka jabatan wakil presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan, dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi Wakil Presiden tersebut," ujar Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Pernyataan tersebut menandai dimulainya proses konstitusional untuk menentukan pengganti Gibran sebagai orang nomor dua di Indonesia.

Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka mendatangi Gedung MPR/DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, sekitar pukul 11.16 WIB.

Gibran bertemu dengan Ketua MPR Ahmad Muzani dan sejumlah pimpinan MPR dalam pertemuan tertutup selama kurang lebih 20 menit. Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI.

Ahmad Muzani menjelaskan, Gibran menyampaikan maksud kedatangannya untuk menyerahkan surat pengunduran diri sekaligus meminta agar MPR segera memproses permohonan tersebut.

Surat yang sama, menurut keterangan Gibran kepada pimpinan MPR, juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Muzani mengungkapkan Gibran tidak banyak berbicara dalam pertemuan tersebut dan tidak menjelaskan secara terperinci alasan pengunduran dirinya.

Presiden Prabowo Diminta Mengajukan Dua Nama

Setelah menerima surat pengunduran diri tersebut, MPR mulai menyiapkan tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden.

Berdasarkan mekanisme yang dijelaskan Ketua MPR, Presiden Prabowo Subianto akan diminta mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih melalui sidang paripurna.

Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari sejak surat permintaan resmi MPR diterbitkan untuk menyampaikan dua nama calon tersebut.

Selanjutnya, MPR akan melakukan pemeriksaan persyaratan calon dan mempersiapkan proses pemilihan sesuai ketentuan perundang-undangan.

MPR Jadwalkan Rapat Gabungan 13 November

Sebagai tindak lanjut, pimpinan MPR menyepakati pelaksanaan rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB.

Rapat tersebut akan melibatkan seluruh pimpinan fraksi MPR serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Terdapat empat agenda utama yang akan dibahas.

Pertama, menentukan jadwal sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden pengganti Gibran.

Kedua, menyepakati pengiriman surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengajukan dua nama calon Wakil Presiden.

Ketiga, membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan dan persyaratan administrasi calon Wakil Presiden.

Keempat, membentuk tim ad hoc yang bertugas menyiapkan rancangan Ketetapan MPR terkait proses pengisian jabatan tersebut.

Mekanisme Pengisian Wapres Berdasarkan Konstitusi

Pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong karena pengunduran diri memiliki dasar hukum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila Wakil Presiden berhenti, mangkat, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama masa jabatan, MPR mengadakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Kedua calon tersebut berasal dari pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya.

Selain itu, mekanisme pemilihan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah.

Pasal 46 UU MD3 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna paling lama 60 hari untuk memilih Wakil Presiden.

Proses pengisian jabatan Wakil Presiden tidak dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden, melainkan melalui pemilihan oleh MPR berdasarkan mekanisme konstitusional.

Menunggu Tahapan Politik dan Ketatanegaraan

Pengunduran diri Gibran berlangsung di tengah dinamika politik nasional dan berkembangnya persoalan hukum terkait dokumen pendidikannya yang menjadi perhatian publik.

Sebelumnya, sejumlah anggota DPR juga telah mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan tersebut.

Namun, pengisian jabatan Wakil Presiden kini memasuki tahapan tersendiri yang harus diselesaikan melalui prosedur konstitusional.

Pernyataan Ahmad Muzani mengenai kekosongan jabatan Wakil Presiden menjadi penanda dimulainya proses tersebut. Perhatian publik selanjutnya tertuju pada langkah Presiden Prabowo Subianto dalam mengajukan dua nama calon serta keputusan MPR dalam menentukan Wakil Presiden definitif.