TRENDING
Gibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek SyaratnyaDJP Temukan 475.698 Wajib Pajak Hapus Bukti Potong PPh, Email Peringatan Dikirim dan Pembetulan SPT DimintaSaldo Deposit Pajak di Coretax Tidak Otomatis Terpotong, WP Agar Pahami PemindahbukuanPeta Politik Pasca Mundurnya Gibran: Menuju Konsolidasi Penuh di Bawah Kendali PrabowoMUI Tetapkan Fatwa Haram untuk VapeDJP Prioritaskan Restitusi Pajak bagi Wajib Pajak Kecil dan Industri Padat KaryaIndonesia Perkuat Pertukaran Data Pajak Global dengan 40 Negara Mulai 2027, DJP Bidik Kepatuhan Perusahaan MultinasionalPemerintah Siapkan Insentif PPh 21 DTP untuk 7,54 Juta Pekerja Tahun DepanTax Ratio Indonesia 9,49: Pemerintah Hadapi Tantangan Perluasan Basis PajakDJP Sebutkan Transaksi QRIS Tidak Otomatis Kena Pajak, Masyarakat Agar Pahami Aturan PPNPajak Digital Resmi Berlaku Hari Ini, Tidak Ada Pungutan GandaGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek SyaratnyaDJP Temukan 475.698 Wajib Pajak Hapus Bukti Potong PPh, Email Peringatan Dikirim dan Pembetulan SPT DimintaSaldo Deposit Pajak di Coretax Tidak Otomatis Terpotong, WP Agar Pahami PemindahbukuanPeta Politik Pasca Mundurnya Gibran: Menuju Konsolidasi Penuh di Bawah Kendali PrabowoMUI Tetapkan Fatwa Haram untuk VapeDJP Prioritaskan Restitusi Pajak bagi Wajib Pajak Kecil dan Industri Padat KaryaIndonesia Perkuat Pertukaran Data Pajak Global dengan 40 Negara Mulai 2027, DJP Bidik Kepatuhan Perusahaan MultinasionalPemerintah Siapkan Insentif PPh 21 DTP untuk 7,54 Juta Pekerja Tahun DepanTax Ratio Indonesia 9,49: Pemerintah Hadapi Tantangan Perluasan Basis PajakDJP Sebutkan Transaksi QRIS Tidak Otomatis Kena Pajak, Masyarakat Agar Pahami Aturan PPNPajak Digital Resmi Berlaku Hari Ini, Tidak Ada Pungutan Ganda
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Gibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RI

·

Gibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RI

Jakarta, PajakOnline – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya untuk periode 2024–2029. Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026).

Keputusan mengejutkan ini menjadi babak baru dalam dinamika politik nasional. Gibran sebelumnya mendampingi Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.

1000880927.jpg

Momen pengunduran diri tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta. Dalam rekaman video yang beredar, Gibran terlihat memeluk Presiden Prabowo seusai pertemuan keduanya. Momen emosional itu kemudian menjadi perhatian publik.

Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan pihaknya telah menerima surat pengunduran diri Gibran. Penyerahan surat dilakukan langsung dalam pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar 20 menit di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Mas Gibran menyampaikan maksud kedatangannya menemui kami semua sebagai Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Muzani, Kamis (12/11/2026).

Muzani juga mengungkapkan surat pengunduran diri yang sama telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto. MPR selanjutnya akan memproses surat tersebut melalui mekanisme kelembagaan.

Pengunduran diri Gibran berlangsung di tengah meningkatnya tekanan politik terkait polemik persyaratan pendidikan yang digunakan saat pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024.

Persoalan tersebut berkembang setelah muncul sejumlah proses hukum dan putusan pengadilan yang mempersoalkan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran.

Situasi semakin memanas setelah sedikitnya 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang berkaitan dengan persoalan tersebut.

DPR sebelumnya menjadwalkan rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026) untuk membahas usulan HMP. Namun, agenda tersebut akhirnya dibatalkan setelah Gibran resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya.

Pengunduran diri Gibran membuka proses pengisian jabatan wakil presiden sesuai ketentuan konstitusi.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.

Presiden Prabowo Subianto akan memiliki peran penting dalam mengusulkan dua nama calon pengganti kepada MPR.

Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan lembaganya akan segera menggelar rapat pimpinan dan rapat gabungan untuk membahas tindak lanjut pengunduran diri tersebut.

Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Gibran menjadi wakil presiden pertama pada era reformasi yang mengundurkan diri sebelum menyelesaikan masa jabatannya.

Publik kini menantikan langkah Presiden Prabowo dan MPR dalam memastikan proses pergantian wakil presiden berjalan sesuai konstitusi serta menjaga stabilitas pemerintahan nasional.

Berita lainnya di Headlines