Lupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari Rumah

Jakarta, PajakOnline – Wajib Pajak yang ingin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tetapi lupa Nomor Objek Pajak (NOP), kini dapat memanfaatkan layanan digital yang disediakan pemerintah daerah. Melalui situs resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) maupun aplikasi pelayanan pajak daerah, masyarakat bisa mengecek informasi objek pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan.

Kemudahan tersebut menjadi bagian dari transformasi digital pelayanan pajak daerah. Masyarakat dapat mengakses informasi PBB, memeriksa besaran tagihan, melihat riwayat pembayaran, hingga memperoleh dokumen SPPT secara elektronik, sesuai fasilitas yang tersedia di masing-masing daerah.

Meski demikian, perlu diketahui bahwa layanan pengecekan NOP dan SPPT PBB belum menggunakan satu sistem nasional. Pengelolaannya mengikuti kewenangan pemerintah daerah sehingga alamat situs, aplikasi, dan persyaratan pengecekan dapat berbeda antara satu kabupaten atau kota dengan daerah lainnya.

Mengenal Nomor Objek Pajak (NOP)

Nomor Objek Pajak atau NOP merupakan nomor identitas unik yang diberikan kepada setiap objek pajak bumi dan bangunan. Nomor ini digunakan untuk mengidentifikasi objek berupa tanah, rumah, bangunan komersial, ruko, maupun properti lainnya.

NOP pada umumnya terdiri atas 18 digit angka yang menunjukkan identitas wilayah dan objek pajak. Nomor tersebut tercantum dalam dokumen SPPT PBB dan menjadi informasi penting dalam proses administrasi perpajakan daerah.

NOP berbeda dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NOP mengidentifikasi objek pajak, sedangkan NPWP merupakan identitas wajib pajak.

Oleh karena itu, pemilik tanah dan bangunan perlu menyimpan NOP agar tidak mengalami kesulitan ketika memeriksa tagihan maupun melakukan pembayaran PBB setiap tahun.

Cara Cek NOP PBB Online 2026

Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan masyarakat untuk menemukan kembali NOP dan memeriksa informasi PBB.

1. Melalui Website Resmi Bapenda

Cara pertama adalah mengakses situs resmi Bapenda sesuai lokasi objek pajak.

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

- Buka situs resmi Bapenda kabupaten atau kota tempat objek pajak berada.

- Cari menu PBB-P2, e-SPPT, atau Cek PBB.

- Pilih layanan pengecekan objek pajak.

- Masukkan NOP atau data identitas lain sesuai persyaratan sistem.

- Masukkan tahun pajak apabila diminta.

- Klik tombol pencarian.

- Periksa informasi objek pajak dan tagihan yang ditampilkan.

Apabila data sesuai, sistem akan menampilkan informasi SPPT, termasuk identitas objek pajak dan jumlah PBB yang harus dibayar.

2. Melalui Portal Pajak Online Pemerintah Daerah

Sejumlah pemerintah daerah telah menyediakan portal khusus untuk mengakses informasi PBB secara elektronik.

Sebagai contoh, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan layanan melalui:

https://pajakonline.jakarta.go.id/

Masyarakat dapat mengakses informasi SPPT PBB-P2 melalui fasilitas e-SPPT.

Untuk melakukan pengecekan melalui layanan informasi SPPT, pengguna diminta memasukkan NOP sesuai SPPT dan NIK pengguna, kemudian menyelesaikan verifikasi captcha.

Apabila data cocok dengan catatan pemerintah daerah, informasi SPPT akan ditampilkan.

3. Melalui Aplikasi Resmi Pemerintah Daerah

Beberapa pemerintah daerah juga menyediakan aplikasi pelayanan pajak yang dapat diunduh melalui Google Play Store atau App Store.

Sebagai contoh, Pemerintah Kota Tangerang menyediakan layanan pengecekan SPPT dan pembayaran PBB melalui aplikasi Tangerang LIVE.

Tahapan pengecekan melalui aplikasi tersebut meliputi:

- Unduh dan buka aplikasi Tangerang LIVE.

- Login menggunakan NIK atau email dan kata sandi.

- Pilih menu Pajak dan Retribusi.

- Masuk ke layanan PBB.

- Pilih menu SPPT.

- Masukkan tahun pajak dan NOP.

- Klik pencarian untuk melihat dokumen SPPT.

- Unduh atau simpan dokumen apabila tersedia.

Pemerintah Kota Tangerang juga menyediakan fasilitas pembayaran PBB secara nontunai melalui QRIS.

4. Menghubungi Bapenda atau Call Center Daerah

Jika NOP benar-benar hilang dan wajib pajak tidak memiliki salinan SPPT maupun bukti pembayaran sebelumnya, masyarakat dapat menghubungi Bapenda setempat.

Siapkan beberapa informasi pendukung, seperti:

- Nama wajib pajak atau pemilik objek pajak.

- Alamat lengkap tanah atau bangunan.

- Identitas diri sesuai ketentuan pelayanan.

- Dokumen kepemilikan atau bukti pendukung lainnya apabila diminta.

Petugas Bapenda dapat membantu melakukan penelusuran data berdasarkan prosedur administrasi yang berlaku.

Perlu diperhatikan, tidak semua daerah menyediakan layanan pencarian NOP hanya berdasarkan nama atau alamat melalui internet.

5. Memeriksa SPPT dan Bukti Pembayaran Tahun Sebelumnya

Cara lain yang relatif mudah adalah memeriksa dokumen lama.

NOP biasanya dapat ditemukan pada:

- SPPT PBB tahun sebelumnya.

- Bukti pembayaran PBB melalui bank.

- Riwayat transaksi pembayaran melalui aplikasi digital.

- Arsip dokumen kepemilikan atau administrasi properti.

Jika pernah membayar PBB melalui marketplace, mobile banking, atau kanal pembayaran elektronik, wajib pajak dapat memeriksa riwayat transaksi untuk menemukan kembali nomor objek pajaknya.

Contoh Layanan Pengecekan PBB Online di Daerah

Berikut sejumlah portal resmi pemerintah daerah yang menyediakan layanan informasi PBB-P2:

1. DKI Jakarta: https://pajakonline.jakarta.go.id/

2. Kabupaten Bandung: https://cekpbb.bandungkab.go.id/

3. Kabupaten Tuban: https://pbb.tubankab.go.id/

4. Kabupaten Musi Banyuasin: https://esppt.mubakab.go.id/

Fasilitas yang tersedia berbeda-beda. Ada daerah yang memungkinkan masyarakat langsung memasukkan NOP untuk melihat SPPT, sementara daerah lainnya menerapkan login atau verifikasi tambahan.

Apa yang Harus Dilakukan Jika NOP Tidak Ditemukan?

Jika pencarian secara online tidak membuahkan hasil, wajib pajak sebaiknya tidak langsung menganggap objek pajaknya belum terdaftar.

Ada beberapa kemungkinan penyebab, antara lain:

- NOP yang dimasukkan tidak sesuai.

- Data objek pajak belum diperbarui.

- Terjadi perubahan administrasi objek pajak.

- Layanan online sedang mengalami gangguan.

- Data objek pajak belum terintegrasi dengan sistem yang digunakan.

Wajib pajak dapat mengajukan konfirmasi kepada Bapenda setempat dengan membawa identitas diri serta dokumen pendukung kepemilikan tanah atau bangunan.

Apabila ditemukan kesalahan nama, alamat, luas tanah, luas bangunan, atau data lainnya dalam SPPT, wajib pajak juga dapat mengajukan permohonan pembetulan sesuai ketentuan pemerintah daerah.

PBB-P2 Dikelola Pemerintah Daerah

Masyarakat perlu memahami bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak daerah yang pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota.

Ketentuan mengenai PBB-P2 diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), beserta peraturan pelaksanaannya.

Mekanisme pengecekan, penerbitan SPPT, penetapan besaran pajak, dan pembayaran PBB-P2 mengikuti ketentuan masing-masing pemerintah daerah.

Kondisi ini membuat wajib pajak perlu memastikan bahwa situs atau aplikasi yang digunakan benar-benar merupakan kanal resmi pemerintah daerah.

Waspadai Situs Palsu dan Penipuan Pembayaran PBB

Seiring meningkatnya penggunaan layanan pajak digital, masyarakat juga perlu berhati-hati terhadap tautan palsu yang mengatasnamakan pemerintah daerah.

Jangan sembarangan memberikan NIK, kata sandi, kode OTP, maupun informasi perbankan kepada pihak yang tidak jelas.

Pastikan pembayaran dilakukan melalui kanal resmi yang tercantum dalam layanan Bapenda atau pemerintah daerah.

Simpan bukti pembayaran sebagai dokumen administrasi apabila diperlukan untuk pemeriksaan atau konfirmasi di kemudian hari.