Nurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan Negara

Jakarta, PajakOnline – Pemerintah memperkuat strategi optimalisasi penerimaan negara melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, perluasan basis perpajakan, penutupan celah penerimaan, serta modernisasi administrasi perpajakan. Langkah tersebut dinilai semakin penting untuk menjaga ketahanan fiskal Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Nurkholisoh Ibnu Aman menegaskan, tekanan ekonomi global dapat berdampak langsung terhadap perekonomian domestik dan penerimaan negara. Karena itu, pemerintah perlu memastikan seluruh potensi pendapatan negara dapat dikelola secara optimal.

Pernyataan tersebut disampaikan Nurkholisoh dalam Acara Puncak Simposium Nasional Keuangan Negara Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

"Ketika ekonomi global tidak pasti, ekonomi domestik juga terikut tidak pasti. Nomor satu channel-nya itu penerimaan negara langsung tertekan," ujar Nurkholisoh.

Menurutnya, penguatan penerimaan negara tidak dapat hanya mengandalkan sektor perpajakan. Pemerintah juga perlu mengoptimalkan penerimaan kepabeanan dan cukai serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Perluasan Basis Pajak dan Peningkatan Kepatuhan

Dari sisi perpajakan, pemerintah akan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperluas basis pajak. Strategi tersebut mencakup optimalisasi potensi ekonomi yang belum tergarap, penutupan celah penerimaan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan.

"Kita bicara mulai dari pajak, bea dan cukai, PNBP, kita bicara kepatuhan, kita bicara menutup ruang-ruang yang mungkin masih terbuka. Kita bicara basis pajak yang diperluas, tapi juga administrasi yang modern," jelasnya.

Nurkholisoh juga mengingatkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak harus tetap mengedepankan prinsip keadilan dan memperhatikan keberlangsungan dunia usaha.

"Kita harus pastikan pajak itu cukup, tapi adil dan ramah bagi dunia usaha. Karena pajak pada akhirnya sebenarnya adalah pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan  peningkatan penerimaan negara harus berjalan beriringan dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif. Pemerintah perlu memperluas kepatuhan dan menjangkau potensi pajak secara lebih efektif tanpa menimbulkan beban yang tidak proporsional bagi wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya.

Coretax Jadi Instrumen Perluasan Basis Perpajakan

Modernisasi administrasi perpajakan melalui Coretax menjadi salah satu instrumen penting dalam strategi pemerintah memperkuat penerimaan negara.

Kementerian Keuangan sebelumnya menyampaikan implementasi Coretax telah membantu memperluas basis perpajakan sekitar dua juta wajib pajak. Hingga Oktober 2026, lebih dari 13,5 juta Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan telah diproses melalui sistem tersebut.

Integrasi data pemberi kerja dan perbankan juga dikembangkan untuk mempermudah pengisian SPT serta meningkatkan kualitas informasi perpajakan.

Pemanfaatan data lintas instansi dan pengawasan berbasis risiko diharapkan mampu membantu Direktorat Jenderal Pajak mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan secara lebih tepat sasaran.

Perluasan basis pajak tidak hanya dilakukan melalui penambahan jumlah wajib pajak, tetapi juga melalui peningkatan kualitas data, pengawasan transaksi ekonomi, dan penggalian potensi penerimaan dari berbagai sektor usaha.

Empat Agenda Menjaga Ketahanan APBN

Dalam kesempatan tersebut, Nurkholisoh menjelaskan, terdapat empat agenda utama untuk menjaga kekuatan dan keberlanjutan APBN.

Pertama, memperkuat penerimaan negara melalui optimalisasi pajak, bea dan cukai, serta PNBP.

Kedua, meningkatkan kualitas belanja negara. Pemerintah perlu memastikan anggaran yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar besarnya realisasi belanja.

Ketiga, menjaga disiplin pembiayaan dan mengelola risiko fiskal, termasuk risiko defisit anggaran dan utang negara.

Keempat, mendorong inovasi pengelolaan keuangan negara melalui berbagai skema pembiayaan kreatif atau creative financing, termasuk kerja sama dengan sektor swasta.

Agenda tersebut diarahkan untuk memastikan APBN mampu menjalankan fungsi perlindungan masyarakat, mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, serta menjaga keberlanjutan fiskal.

Arah kebijakan pemerintah juga sejalan dengan strategi penerimaan negara dalam RAPBN 2027. Pemerintah menempatkan perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, implementasi Coretax, dan pemanfaatan integrasi data sebagai bagian penting dari optimalisasi penerimaan.

Strategi tersebut diarahkan untuk meningkatkan penerimaan secara berkelanjutan tanpa semata-mata mengandalkan kenaikan tarif pajak.

Tantangannya adalah memastikan modernisasi administrasi benar-benar menghasilkan kemudahan pelayanan, kepastian hukum, transparansi, dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu menjaga agar pengawasan dan penegakan hukum dilakukan secara profesional, proporsional, serta berbasis data yang akurat.

Nurkholisoh menegaskan, fleksibilitas APBN dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi tetap harus diimbangi dengan disiplin fiskal. Pemerintah berkomitmen menjaga defisit anggaran di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Penguatan penerimaan negara pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah mengumpulkan pajak, tetapi juga oleh kepercayaan masyarakat bahwa uang pajak dikelola secara transparan, akuntabel, adil, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Indonesia.