DJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor Dibidik

Jakarta, PajakOnline – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperkuat kerja sama dengan otoritas Singapura untuk mengawasi transaksi korporasi lintas negara yang berpotensi digunakan sebagai modus penghindaran pajak.

Kerja sama tersebut diarahkan pada pertukaran informasi perpajakan, pengawasan praktik transfer pricing, serta pencegahan manipulasi nilai transaksi perdagangan internasional atau misinvoicing.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Indonesia menutup celah penghindaran pajak melalui transaksi perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di berbagai negara.

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa pertukaran data dengan Singapura menjadi salah satu agenda pembahasan kedua negara untuk memperkuat kepatuhan korporasi.

"Kami berdiskusi tentang data yang bisa dipertukarkan untuk memperkuat kepatuhan korporasi, baik di Indonesia maupun di Singapura," ujar Bimo dalam kegiatan Media Gathering DJP di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026).

Menurut Bimo, persoalan tersebut tidak dapat ditangani secara optimal hanya oleh satu negara karena transaksi dan aktivitas ekonomi perusahaan telah melintasi batas yurisdiksi.

Transfer Pricing Jadi Perhatian Utama DJP

Salah satu praktik yang menjadi perhatian DJP adalah transfer pricing, yaitu penentuan harga transaksi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau berada dalam satu kelompok usaha.

Dalam kegiatan bisnis, transfer pricing merupakan praktik yang lazim. Namun, persoalan muncul apabila penentuan harga transaksi tidak memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle).

Praktik yang tidak wajar dapat dimanfaatkan untuk memindahkan keuntungan dari Indonesia ke perusahaan afiliasi di negara lain, sehingga laba yang dilaporkan di Indonesia menjadi lebih kecil dan kewajiban pajak berkurang.

Bimo sebelumnya menyoroti praktik pembebanan biaya pemasaran atau marketing fee yang besar kepada perusahaan di Indonesia, sementara keuntungan justru tercatat pada entitas afiliasi di luar negeri.

"Di kita dibebankan biaya, marketing fee banyak sekali yang akhirnya menjadi merugi di sini," ungkap Bimo dalam penjelasan mengenai modus pengalihan laba korporasi.

DJP menilai penguatan kerja sama dengan Singapura diperlukan agar otoritas pajak kedua negara dapat memperoleh informasi yang relevan untuk menguji kewajaran transaksi lintas batas.

Misinvoicing dan Underinvoicing Ekspor-Impor Dibidik

Selain transfer pricing, DJP juga menaruh perhatian pada praktik misinvoicing atau manipulasi informasi dan nilai dalam dokumen transaksi perdagangan internasional.

Salah satu bentuknya adalah underinvoicing, yaitu pencantuman nilai faktur lebih rendah daripada nilai transaksi sebenarnya.

Dalam kegiatan ekspor, praktik tersebut berpotensi menyebabkan nilai penjualan yang dilaporkan di Indonesia lebih kecil daripada nilai ekonominya. Akibatnya, penghasilan dan kewajiban pajak perusahaan dapat ikut berkurang.

Sebaliknya, manipulasi nilai impor juga dapat digunakan untuk mengatur pembebanan biaya dan memengaruhi besaran laba kena pajak.

Praktik semacam ini menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi menggerus penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.

Bimo menjelaskan, pembahasan dengan Singapura juga mencakup isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), transfer pricing, serta underinvoicing.

Koordinasi tersebut melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan melalui DJP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta kementerian terkait di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Rekonsiliasi Data Ekspor-Impor Komoditas Strategis

Untuk memperkuat pengawasan, DJP juga terlibat dalam rekonsiliasi data perdagangan ekspor-impor melalui platform Pusat Sumber Daya Indonesia (PSI) yang dikembangkan dalam ekosistem pengelolaan sumber daya Indonesia.

Data yang menjadi perhatian mencakup perdagangan mineral kritis, mineral strategis, sumber daya alam, serta komoditas kelapa sawit.

Melalui pencocokan data, pemerintah berupaya mengidentifikasi perbedaan nilai transaksi, informasi perdagangan, dan potensi manipulasi dokumen sejak awal.

Bimo menegaskan pentingnya rekonsiliasi data agar potensi misinvoicing dapat dicegah sebelum menimbulkan dampak terhadap penerimaan negara.

"Untuk memastikan rekonsiliasinya bisa berjalan sehingga bisa kami cegah potensi-potensi misinvoicing sejak awal, termasuk juga potensi-potensi transfer pricing yang dalam tanda kutip merugikan negara kita sebagai negara sumber ekonominya," jelas Bimo.

Penguatan pengawasan ini juga melibatkan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) dalam upaya mendukung rekonsiliasi data ekspor-impor.

Indonesia dan Singapura Perkuat Joint Task Force

Kerja sama Indonesia dan Singapura juga dikembangkan melalui pembentukan Joint Task Force on Strengthening Business Responsibilities.

Pembentukan satuan tugas bersama tersebut merupakan bagian dari koordinasi kedua negara untuk memperkuat tanggung jawab perusahaan, termasuk dalam penanganan persoalan karhutla dan pengawasan aktivitas korporasi lintas negara.

Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir sebelumnya menyampaikan bahwa Indonesia dan Singapura telah membahas penguatan kerja sama untuk menangani persoalan yang memiliki dampak lintas batas.

Dalam perkembangan pembahasan tersebut, persoalan transfer pricing dan manipulasi faktur perdagangan juga menjadi perhatian pemerintah Indonesia.

Kerja sama ini diharapkan membuka ruang pertukaran informasi dan koordinasi antarlembaga sehingga dugaan pelanggaran yang melibatkan perusahaan di kedua negara dapat ditelusuri secara lebih efektif.

Bukan Semua Transfer Pricing Merupakan Pengemplangan Pajak

DJP perlu membedakan transaksi transfer pricing yang dilakukan secara wajar dengan praktik manipulasi harga untuk mengalihkan keuntungan.

Transaksi afiliasi lintas negara pada dasarnya diperbolehkan sepanjang memenuhi ketentuan perpajakan dan prinsip kewajaran serta kelaziman usaha.

Oleh karena itu, pengawasan DJP harus didasarkan pada analisis data, dokumen transaksi, substansi kegiatan usaha, serta pembuktian sesuai ketentuan perpajakan.

Penguatan pertukaran informasi dengan Singapura diharapkan dapat membantu otoritas pajak memperoleh gambaran lebih lengkap mengenai transaksi perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di kedua negara.

Selain pengawasan, kerja sama tersebut juga penting untuk menghindari koreksi pajak yang tidak konsisten dan potensi pajak berganda bagi perusahaan yang menjalankan transaksi lintas negara secara sah.

Mengejar Penerimaan Tanpa Menghambat Investasi

Penguatan kerja sama perpajakan Indonesia-Singapura memiliki arti strategis bagi upaya menjaga penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha yang adil.

Pemerintah menghadapi tantangan dalam mengawasi perusahaan multinasional yang memiliki jaringan usaha, aset, dan transaksi di berbagai yurisdiksi.

Tanpa pertukaran informasi yang memadai, pengawasan terhadap pengalihan laba dan manipulasi transaksi perdagangan akan menghadapi keterbatasan.

Namun, pengawasan tersebut juga harus memberikan kepastian hukum bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha secara benar.

Kebijakan perpajakan yang transparan, konsisten, dan berlandaskan prinsip kewajaran akan membantu menciptakan iklim investasi yang sehat.

Melalui penguatan koordinasi DJP, Bea dan Cukai, serta otoritas Singapura, pemerintah berharap praktik penghindaran pajak lintas negara dapat ditekan dan hak negara atas penerimaan perpajakan dapat terlindungi.